#Pilkada#PilkadaBandarLampung

Kubu Yusuf Kohar akan Ajukan PK Atas Putusan MA

( kata)
Kubu Yusuf Kohar akan Ajukan PK Atas Putusan MA
Kuasa hukum Advokasi Yutuber, Ahmad Handoko. Lampost.co/Salda


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pasangan calon (paslon) Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo akan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA).

Putusan MA tersebut membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, yang mendiskualifikasi paslon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah.

Baca juga: KPU Kembali Tetapkan Eva-Deddy sebagai Paslon

Kuasa hukum Advokasi Yutuber Ahmad Handoko mengatakan akan meninjau keputusan MA yang bersifat final dan mengikat. Prinsip hukum dalam UU MA bahwa semua putusan hukum dapat ditinjau ulang.

"Oleh karena itu kita akan mengambil ruang-ruang tersebut. Walaupun memang ada pembatasan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma), tetapi kami yakin batasan itu tidak akan menghalangi apabila kami memang dapat membuktikan bahwa putusan ada kekhilafan yang benar-benar nyata," katanya, Selasa, 2 Februari 2021.

Ia menilai ada hak-hak hukum yang dilanggar, sebagaimana misalkan polemik Jaksa tidak boleh PK, ternyata ada beberapa yurigensi yang mengabulkan PK tersebut karena ada prinsip-prinsip keadilan yang dilanggar.

"Iya kami akan PK terkait putusan MA kita akan mengajukan langkah hukum, saat ini masih kami persiapkan langkah hukumnya. Kami akan diskusikan beberapa ahli untuk menambahkan referensi dari langkah hukum yang kita ambil," lanjutnya.

Selanjutnya, dalam putusan MA tersebut pihaknya menegaskan tidak akan menyerah, dan akan mengupayakan hukum lanjutan.

"Kenapa kami menempuh langkah hukum lanjutan, karena ada kekhilafan yang benar-benar nyata yang dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut, Kemudian ada hak-hak hukum dan konstitusi kita yang tidak diakamodir," ujarnya.

"Artinya langkah hukum ini dilakukan karena kami merasa diperlakukan tidak adil, dan itu akan dapat dibuktikan. Ini mengenai tafsir pertimbangan hukum yang kami persoalan, tetapi ada kekhilafan yang bersifat nyata dan dapat dibuktikan. Ini kami bukan tidak legowo atau mencari-mencari, tetapi karena ada hak-hak hukum yang tidak diakamodir. Maka itu kami akan melakukan langkah hukum supaya hak-hak hukum kami atau proses ini akan mencapai kepada keadilan yang ditegakkan," tambahnya.

 

Winarko







Berita Terkait



Komentar