#pilkada#perusakanapk

Kuasa Hukum Terlapor Keberatan Perusakan APK Masuk Ranah Pidana 

( kata)
Kuasa Hukum Terlapor Keberatan Perusakan APK Masuk Ranah Pidana 
Kuasa hukum terlapor perusakan alat peraga kampanye menunjukkan nota keberatan atas kasus yang ditetapkan masuk ranah pidana. Dok.


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Terlapor perusakan alat peraga kampanye (APK) pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung Yusuf Kohar-Tulus Purnomo di Beringin Jaya, Kemiling, mengirimkan nota keberatan. Kasus tersebut kini sudah di tahap penyidikan.

Tujuh terlapor didampingi kuasa hukum dari kantor hukum WFS dan rekan, Juendi Leksa Utama, keberatan atas penetapan oleh Bawaslu dan Sentra Gakkumdu masuk ranah pidana dan diteruskan ke Satreskrim Polresta Bandar Lampung. "Nota keberatan tersebut kami sampaikan ke Kejari Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, dan Bawaslu Bandar Lampung," ujarnya, Selasa, 17 November 2020.

Dasar nota keberatan yang diajukan, yakni naiknya perkara tersebut ke proses penyidikan diduga melanggar Perbawaslu No 8 Tahun 2020 karena saat pemeriksaan terlapor tidak pernah didampingi penyidik dan jaksa dari Sentra Gakkumdu Bandar Lampung.

Berita terkait: Polresta Periksa 7 Saksi terkait Perusakan APK 

Kemudian, terlapor sama sekali tidak diberi tahu siapa pelapor. Setelah ditelusuri, pelapor adalah Yopi yang berstatus sebagai lawyer sehingga berpengaruh terhadap legal standing pelapor.

Selain itu, Juendi menyebutkan adanya dugaan intimidasi terhadap salah satu kliennya sehingga memberikan pengakuan diduga karena diancam. "Kami minta komponen Sentra Gakkumdu teliti dan cermat. Kami khawatir, jangan sampai perebutan kekuasaan justru mengorbankan orang dengan cara krmininalisasi meski hukuman ringan, tetap pidana," ujarnya.

Kuasa hukum lainnya dari terlapor, Alian Setiadi, menambahkan beberapa poin inti nota keberatan, yakni legalitas pelapor, legalitas alat bukti rekaman pengakuan terlapor yang diduga mendapat intimidasi, hingga soal penempatan APK yang bisa ditaruh di sembarang tempat hingga tidak ada pengawasan dan berpotensi dirusak sendiri.

"Sementara kami mengajukan nota keberatan, upaya lain misalnya praperadilan masih opsi lainnya, cuma kita fokus ke nota keberatan dulu," katanya.

Menanggapi tudingan kuasa hukum terlapor, kuasa hukum pelapor,  Ahmad Handoko, membantah adanya upaya intimidasi terkait rekaman pengakuan telapor, yang jadi salah satu alat bukti.

"Tidak ada ancaman, intimidasi justru salah satu terlapor secara gamblang disaksikan beberapa saksi menerangkan dengan runtut dia melakukan perusakan dan pengakuan siapa-siapa pelaku perusakan yang lain. Jadi terlalu sumir bila mempermasalahkan perekaman karena rekaman sudah mendapat izin dari pihak yang direkam. Berdasarkan putusan MK, rekaman demikian saya kira dapat dijadikan bukti permulaan dan alat bukti penting adalah apa yang dikatakan dalam rekaman adalah benar adanya," ujarnya.

Soal legal standing pelapor, dia meminta para terlapor membaca kembali dasar hukum atau aturan siapa yang boleh melaporkan dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana Perbawaslu No 8 Tahun 2020 maupun UU pemilukada.

"Pelapor dalam Pasal 4 adalah masyarakat, pemantau pemilihan yang terdaftar, peserta pemilihan, sedangkan Yopi Hendro adalah advokat dan tim pemenangan kemudian msyarakat Bandar Lampung. Jadi secara legal standing tidak ada masalah, kuasa hukum terlapor terlalu mengada-ada kalau menganggap pelapor tidak memiliki legal standing," katanya.

Sementara Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Resky Maulana memaparkan pada Selasa, 17 November 2020, saksi terlapor yang rencananya akan diperiksa tidak hadir ke Mapolresta Bandar Lampung. "Hari ini tidak hadir, segera kami panggil kembali," katanya.

Sebelumnya, Polresta telah memeriksa tujuh saksi, enam dari pelapor dan satu dari KPU. Total ada 16 saksi yang akan dimintai keterangan.

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar