#KPK#Korupsi#Suap

Kuasa Hukum Sebut Dakwaan Mantan Mensos Juliari Janggal

( kata)
Kuasa Hukum Sebut Dakwaan Mantan Mensos Juliari Janggal
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara (rompi oranye). MI/Susanto


Jakarta (Lampost.co) -- Kasus dugaan suap bantuan sosial (bansos) dengan terdakwa mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara tengah bergulir di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Juliari menghadapi sidang pembacaan dakwaan pada Rabu, 21 April 2021.

Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Juliari menerima suap mencapai Rp29,252 miliar. Tim hukum Juliari yang digawangi Maqdir Ismail mempertanyakan dakwaan tersebut.

"Sekiranya betul uang Rp29.252.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah) adalah uang suap, siapa penyuapnya?" kata Maqdir melaui keterangan tertulis, Rabu, 28 April 2021.

Menurut Maqdir, suap merupakan delik berpasangan. Artinya, kata dia, jika ada penerimaan suap sudah dipastikan ada pihak pemberi.

"Dan klien kami didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Tapi belum ada yang didakwa sebagai pemberi uang," tegas dia.

Di sisi lain, bila uang uang itu bukan suap dan disebut sebagai gratifikasi, Maqdir mempertanyakan tidak adanya pasal penerimaan gratifikasi dalam perkara tersebut. "Nyatanya tak ada pula dakwaan penerimaan gratifikasi tanpa melapor kepada KPK," ucap dia.

Maqdir juga mempertanyakan total uang suap yang tak sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP) para saksi. Sebab, dari puluhan vendor yang disebut memberi uang kepada Juliari hanya beberapa pihak saja yang mengaku.

"Berdasarkan BAP yang kami kami baca, hanya beberapa saksi yang menerangkan telah memberikan uang kepada Adi Wahyono dan Matheus Joko yang nilainya adalah sebesar Rp 4.280.000,000. Sehingga, ada selisih Rp 24.972.000.000," kata Maqdir.

Maqdir menyebut pihak yang didakwa menyuap kliennya hanya pengusaha Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja. Harry Sidabukke didakwa menyuap Rp1,28 miliar dan Ardian menyuap Rp1,95 miliar. Jika ditotal uang suap yang didakwakan kepada kliennya tidak lebih dari Rp3,23.

"Dan ketika klien kami mengetahui adanya tangkap tangan terhadap Matheus Joko, dengan iktikad baik klien kami datang ke kantor KPK menemui penyidik," ujar dia.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum pada KPK mendakwa Juliari menerima suap sebanyak Rp32,48 miliar. Uang itu diterima Juliari dari sejumlah pihak, yakni dari pengusaha Harry Van Sidabukke sejumlah Rp1,28, kemudian dari Ardian Iskandar Maddanatja sejumlah Rp1,95 miliar, dan Rp29,25 miliar dari beberapa vendor bansos covid-19 lainnya.

Uang tersebut diterima Juliari lewat dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos, yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Jaksa menyebut duit tersebut diterima Juliari terkait dengan penunjukan PT Pertani (Persero), PT Mandala Hamonangan Sude, dan PT Tigapilar Agro Utama, serta beberapa vendor lain dalam pengadaan bansos sembako untuk penanganan covid-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Tahun 2020.

Juliari didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Winarko







Berita Terkait



Komentar