#pelanggaranpilkada#moneypolitik#pilkada#pilgub

Kuasa Hukum Paslon 3 Sebut Sidang Pelanggaran Pilkada Tak Bisa Dilanjutkan

( kata)
Kuasa Hukum Paslon 3 Sebut Sidang Pelanggaran Pilkada Tak Bisa Dilanjutkan
Kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut 3 Arinal Djunaidi - Chusnunia, Abdul Kodir. (Foto: Lampost.co/Triyadi Isworo)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung nomor urut 3 Arinal Djunaidi - Chusnunia, Abdul Kodir menegaskan bahwa sidang tidak dapat dilanjutkan, setelah pihaknya mengetahui laporan dari pasangan nomor urut 1 dan 2 yang banyak kekurangannya baik formil maupun materil.

"Banyak laporan paslon 1 dan 2 yang kurang lengkap baik formil maupun materil. Seperti nama terlapor dan pelapornya gak ada. Kalau begitu apa iya sidangnya bisa dilanjutkan," katanya di Kantor Sentral Gakkumdu Jalan Jendral Sudirman, Bandar Lampung, Senin (9/7/2018).

Ia juga mengatakan bila Majelis Hakim Pemeriksaan meminta pihaknya meminta saksi dan bukti, pihaknya sudah siap untuk memberikan hal tersebut. "Saat ini masih saksi-saksi dari paslon 1 dan 2. Namun kita juga menyiapkan saksi dan bukti juga bila diminta," katanya.

Pihaknya pun memberikan eksepsi dalam sidang tersebut diantaranya menyatakan Bawaslu Provinsi Lampung tidak berwenang mengadili laporan pelapor, menyatakan pelapor tidak pernah menyerahkan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilih sampai batas akhir menyampaikan laporan yaitu pada tanggal 27 Juni 2018, menyatakan laporan pelapor 1 melewati tenggang waktu pengajuan (daluarsa laporan) yaitu tanggal 2 Juli 2018.

Kemudian menyatakan laporan pelapor tidak memenuhi persyaratan adanya pelanggaran administrasi yang memenuhi persyaratan adanya pelanggaran administrasi yang memenuhi 50% kabupaten/kota tanggal 27 Juni 2018, menyatakan laporan pelapor tidak memenuhi persyaratan formal dan materil yaitu tidak adanya nama terlapor dan pelapor, menyatakan pelapor keliru menyebutkan pasangan calon nomor urut 3 sebagai terlapor sehingga laporan menjadi kabur dan menyatakan pelapor keliru dalam menentapkan pelapor dan pihak terkait sehingga menyebabkan proses pemeriksaan kurang pihak.

Triyadi Isworo

Berita Terkait

Komentar