#beritalampung#suapunila#korupsi#unila#faklutaskedokteran

Kuasa Hukum Karomani Sebut Pemeriksaaan Sekretaris Ditjen Dikti Tidak Relevan 

( kata)
Kuasa Hukum Karomani Sebut Pemeriksaaan Sekretaris Ditjen Dikti Tidak Relevan 
Gedung Rektorat Unila. DOK


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Direktorkat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti Ristek) Tjitiek Srie Tjahjandarie terkait kasus suap jalur mandiri Unila pada Jumat, 9 September 2022. Kuasa kukum Karomani menilai pemeriksaan Sekretaris Ditjen Dikti Ristek tak memiliki kaitan langsung terhadap praktek suap masuk Unila tersebut.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikiri mengatakan pemeriksaan terkait mekanisme seleksi masuk Unila melalui jalur mandiri. "Dikonfrimasi pengetahuan saksi antara lain soal dasar hukum prinsip-prinsip dan mekanisme serta prosedur penerimaan mahasiswa baru," kata Ali Fikri, Minggu, 11 September 2022.

Ali Fikri juga meminta Rektor nonaktif Unila, Karomani, agar terbuka kepada penyidik jika ada pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam praktek gratifikasi masuk perguruan tinggi tersebut. "Bila tersangka akan terbuka dan terus terang mengetahui ada keterlibatan pihak lain langsung sampaikan ke penyidik. Itu dapat menjadi bahan penilaian majelis hakim nanti dalam proses persidangan," katanya.

Sementara itu, kuasa Hukum Karomani, Ahmad Handoko mengatakan, Sekretaris Ditjen Dikti Ristek tak memiliki kaitan langsung terhadap praktek suap masuk Unila tersebut. Handoko juga menyebut tak ada keterkaitan atau perintah dari pusat untuk menarik uang dari penerimaan jalur mandiri.

"Gak ada kalau seperti itu (peran pusat)," katanya.

Baca Juga: Karomani Sebut Ada 33 Nama yang Menitipkan Anak Masuk Fakultas Kedokteran

Dia menjelaskan kliennya telah diperiksa sebagai tersangka pada Jumat, 9 September 2022, di Gedung Merah Putih KPK. Menurutnya, dari 25 pertanyaan yang dilontarkan penyidik, Karomani membeberkan ada 33 orang tua atau perwakilan mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila yang menitipkan anaknya masuk ke jalur mandiri. 

Mereka memberikan uang secara sukarela, setelah anaknya atau perwakilannya dinyatakan masuk. Pemberi pun terdiri dari berbagai unsur pekerjaan. "Iya FK saja dan hanya segitu (33)," katanya.

Sementara itu, Lampung Corruption Watch (LCW) meminta kepada pengacara tersangka rektor Unila nonaktif untuk membuka semua nama yang diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK.

Ketua LCW Juendi Leksa Utama mengatakan masyarakat juga memiliki hak tahu agar publik juga bisa bersama- sama ikut memantau dan mengawal kasus dugaan korupsi di dunia pendidikan itu bisa dituntaskan dengan baik.

"Jangan berhenti hanya pada dugaan keterlibatan pada wakil rektor dua saja. Informasinya kan ada puluhan nama-nama lain yang terlibat. Buka saja agar kasusnya dapat terlihat secara terang benderang," katanya.

Menurut dia, dengan menyebutkan nama-nama yang diduga terlibat dalam pusaran kasus suap menyuap ini, orang yang disebutkan namanya kan memiliki waktu untuk mengklarifikasi apakah benar terlibat atau tidak.

"Kita juga tidak boleh menghakimi orang yang masih dalam dugaan sebelum ada putusan hakim nanti. Bisa saja dugaan tersebut terbukti atau justru sebaliknya. 

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar