#pilkada#pemilu#beritalampung

Kritikan Yusril dan Nur Hidayat Atas Putusan MA Dinilai Tak Tepat

( kata)
Kritikan Yusril dan Nur Hidayat Atas Putusan MA Dinilai Tak Tepat
Ketua DPP Yaskum Indonesia, Fajar Lesmana. Istimewa


Jakarta (Lampost.co) -- Putusan Mahkamah Agung terkait sengketa Pilwakot Bandar Lampung, memunculkan berbagai kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya Prof. Yusril Ihza Mahendra dalam tulisannya MA Langgar Asas Peradilan. Selain itu mantan Ketua Bawaslu RI periode 2008-2011, Nur Hidayat turut mengkritik MA.

Atas hal tersebut, Ketua DPP Yaskum Indonesia, Fajar Lesmana turut berkomentar. Dia menilai kritik yang dilontarkan saat ini mencerminkan kepanikan atas putusan MA. Sebab, mantan Ketua Bawaslu RI mengkritik MA yang memeriksa dan memutus sengketa Pilkada dengan menggunakan dalih UU No.7 tahun 2017 merupakan kritik yang keliru.

“Semestinya jika Nur Hidayat hendak mengkritik MA, seharusnya gunakanlah rezim hukum Pilkada dan bukan menggunakan rezim hukum Pemilu. Sehingga tidak memperkeruh dan membingungkan rakyat khususnya Bandar Lampung yang berkepentingan dalam Pilwakot yang lalu,” ujar Fajar, Minggu, 31 Januari 2021.

Sementara terkait pendapat Prof Yusril, advokat pada Yaskum Indonesia Law Office itu menilai pendapat yang dilontarkan mantan Menteri Hukum dan HAM tersebut tanpa menggunakan tendensi dukungan terhadap salah satu paslon yang berkompetisi dalam Pilwakot Bandar Lampung.

Bahkan, dia justru mempertanyakan asas peradilan yang dilanggar. Sebab, tidak dijelaskan secara terperinci. Sebab, semua praktisi Hukum pastinya mengetahui MA pastinya memiliki pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan amar putusannya.

“Suatu yang tidak mungkin dilakukan MA dalam mengabulkan atau menolak permohonan intervensi tanpa memberikan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu. Lantas pengabaian seperti apa yang dimaksudkan Prof Yusril yang dilakukan MA,” ujarnya.

Kemudian terkait constitutional complaint pun perlu dijelaskan lebih rinci. Atas hal itu, dia pun mengkritik keras upaya constitutional complaint yang akan diajukan ke MA yang sengaja dihembuskan dengan dalih mendapatkan kepastian hukum.

“Secara sederhana constitutional complaint (pengaduan konstitusional) adalah upaya pengaduan yang dilakukan warga akibat dilanggarnya hak-hak konstitusional yang disebabkan perbuatan atau kelalaian pejabat publik baik pemegang kekuasaan eksekutif, legislative ataupun yudikatif,” kata dia.

Namun, lanjut dia, sistem hukum di Indonesia tidak mengenal adanya sistem constitutional complaint yang dihembuskan Prof Yusril. “Meskipun demikian dalam praktik berperkara, terdapat upaya menghidupkan constitutional complaint itu sendiri. Tapi, tidak ada satu ketentuan pun dalam UUD 1945 yang mengatur tentang lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani constitutional complaint,” ujarnya.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar