#solar#bbm#Transportasi

Krisis Solar Hambat Mobilitas dan Operasional Kendaraan Umum

( kata)
Krisis Solar Hambat Mobilitas dan Operasional Kendaraan Umum
Antrian kendaraan untuk melalukan pengisian bahan bakar mengekor di salah satu SPBU Bandar Lampung. (Foto:Lampost/Sukisno)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Krisis bio solar meluas hampir ke seluruh daerah di Lampung. Antrean kendaraan terlihat di sejumlah SPBU. Adanya hal tersebut membuat mobilitas dan operasional kendaraan ikut terhambat.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Provinsi Lampung, I Ketut Pasek, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Organda Pusat mengenai persoalan solar. Kemudian Organda Pusat juga sudah menghubungi Pertamina tetapi belum ada jawaban yang konkrit, hanya bilang stok aman tetapi di lapangan ada antrean panjang kendaraan.

"Bukan hanya di Lampung, tetapi ada di beberapa provinsi lain juga yang menyampaikan bahwa susah mendapatkan solar, menghambat mobilitas kita juga," katanya kepada Lampost.co, Minggu, 24 Oktober 2021.

Kemudian ia menginginkan keadaan solar normal seperti biasa. Informasi yang didapatkannya sulitnya solar karena permintaan dari pengguna solar meningkat. Untuk mengatasi persoalan sulitnya solar ini maka pihaknya membatasi operasional kendaraan.

"Kondisi PPKM seperti ini hanya 50% armada yang jalan, sekarang kita kurangi lagi karena susahnya dapet solar. Misalnya rute Tanjungkarang - Unit Dua, selama PPKM ada 30-40 bus/hari, sekarang kita kurangi lagi hanya 25 bus/hari yang beroperasi. Belum lagi penumpang sepi," katanya.

Sementara itu Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel, Umar Ibnu Hasan menyatakan bahwa jajarannya melakukan monitoring turun langsung untuk mengetauhi persoalan yang ada.

Mengenai rencana penghapusan solar subsidi merupakan ranah kebijakan pusat. "Kalau ada penyalahan gunaan BBM Bersubsidi, maka itu pelanggaran hukum. Karena itu merugikan semua pihak. Laporkan saja bila ada temuan," katanya.

Kemudian ia mengatakan yang berhak mendapatkan subsidi adalah menengah kebawah atau masyarakat yang tidak mampu. Bila ada yang melanggar, maka bisa disanksi hukum dan bisa dipidanakan sesuai aturan. Apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan diproses hukum. Kalau dari Pertamina yang merupakan badan usaha, sanksinya bisa berupa surat peringatan, pengurangan pasokan atau dihentikan sementara, paling tinggi pemutusan hubungan usaha (PHU).

"Kalau stok hari ini rata-rata penyalurannya diatas normal, diangka 170% penyalurannya atau sekitar 2.100 Kilo Liter untuk normalisasi SPBU yang kosong," katanya.

Sesuai Surat Keputusan BPH Migas RI Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020, untuk kendaraan pribadi roda 4  maksimal pembelian adalah 60 liter per hari. Sementara angkutan umum orang/ barang roda 4 dapat membeli Solar 80 liter per hari, dan untuk angkutan umum orang/ barang roda 6 maksimal pembelian 200 liter per hari.

Sri Agustina







Berita Terkait



Komentar