UMKMmikro

Kredit Super Mikro Bentuk Hadirnya Pemerintah Untuk Wirausaha Kecil

( kata)
Kredit Super Mikro Bentuk Hadirnya Pemerintah Untuk Wirausaha Kecil
Ilustrasi. Google Images


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Penggerak utama ekonomi suatu negara adalah para pelaku usaha. Di Indonesia, mayoritas pelaku usaha didominasi para pelaku usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) yang menyumbang kontribusi terhadap PDB sebesar 61 persen.

Bisnis usaha paling kecil sebagai penyedia barang/jasa yang dijalankan oleh masyarakat kelompok ekonomi bawah ini, secara bisnis tidak semua mampu dikembangkan dari keuntungan yang diperoleh pelaku usahanya.

Ada tiga kategori bisnis di Indonesia yaitu mikro, kecil, dan menengah. Namun, wirausaha paling kecil pinggir jalan yang sering kita jumpai tersebut, tidak termasuk dalam kategori bisnis mana pun sehingga mereka tidak layak mengajukan pinjaman ke bank.

Pemerintah telah memberikan bantuan kepada para pelaku usaha kecil berupa subsidi bunga melalui kredit program KUR (Kredit Usaha Rakyat). Hanya saja, dikarenakan KUR belum bisa menjangkau para wirausaha paling kecil, pemerintah memberdayakan pelaku ekonomi level paling bawah ini dengan meluncurkan program pembiayaan kredit Ultra Mikro (UMi).

Berbeda dengan kredit program KUR yang penyalurannya dilakukan melalui perbankan, pembiayaan UMi disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Terdapat hambatan dan tantangan dari program ini adalah penyaluran UMi tidak popular dimasyarakat, hingga paktik pengenaan bunga oleh lembaga penyalur tidak ada batasan.

Sehingga, sejak terjadinya wabah covid-19 Kementerian Koperasi dan UKM melakukan upaya penguatan dalam rangka memastikan UMKM bisa bertahan di saat pandemi ini. Sejumlah program sudah diluncurkan, di antaranya berupa dukungan produksi, kemudahan pembiayaan, perluasan pasar, dan penguatan daya beli masyarakat.

Adapun syarat KUR Super Mikro (SuperMi) adalah masuk kategori usaha mikro, lama usaha calon penerima KUR Super Mikro tidak dibatasi minimal 6 bulan. Lama usaha dapat kurang dari 6 bulan dengan persyaratan mengikuti program pendampingan (formal atau informal), tergabung dalam suatu kelompok usaha atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.

"Selain itu, bagi pegawai PHK tidak diwajibkan memiliki usaha minimal 3 bulan dengan pelatihan 3 bulan, tapi dapat kurang dari 3 bulan atau usaha baru dengan syarat yang telah diatur oleh pemerintah serta belum pernah menerima KUR. Jika syarat KUR Super Mikro tersebut terpenuhi maka bisa mendapatkan bantuan program tersebut dari pemerintah," jelas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir.

Adapun konsep kredit super mikro tersebut mirip seperti kredit usaha rakyat (KUR) mikro kecil dan KUR untuk TKI yang tidak memerlukan agunan lantaran tidak mensyaratkan agunan, nilai pinjaman super mikro dibatasi maksimum Rp10 juta.

"ebutuhan kredit ibu rumah tangga dan korban PHK rata-rata hanya senilai Rp4 juta. Adapun plafon kredit super mikro yang disiapkan pemerintah tahun ini yakni Rp12 triliun. Dengan asumsi itu , maka kita menargetkan di 2020 ini ada 3 juta debitur yang berasal dari pekerja ter-PHK dan ibu rumah tangga bisa tersentuh sumber pembiayaan super mikro ini," ujarnya.

Jangka waktu kredit modal kerja paling lama 3 tahun dan jika suplesi bisa diperpanjang menjadi 4 tahun. Adapun pada kredit investasi jangka waktunya paling lama 5 tahun dan jika suplesi dapat diperpanjang menjadi 7 tahun.

Winarko







Berita Terkait



Komentar