#kpu#daftarpemilih#pilkada#beritawaykanan

KPU Way Kanan Uji Publik DPS Pilkada 2020

( kata)
KPU Way Kanan Uji Publik DPS Pilkada 2020
Lampost.co/Candra Putra Wijaya

Way Kanan (Lampost.co): Dalam rangka akurasi daftar pemilih sementara (DPS) menuju daftar pemilih tetap (DPT0, KPU Kabupaten Way Kanan menggelar uji publik DPS dengan mengundang stakeholder di Aula KPU setempat, Jumat, 25 September 2020.

Kordiv Data Informasi KPU Way Kanan I Gede Klipz Darmaja mengatakan uji publik DPS terpenting di tingkat kampung dan petugas pemungutan suara (PPS) dibawah sudah melakukannya. Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan PPS melakukan sosialisasi secara keliling, melalui sarana ibadah, motor keliling, mobil keliling, memanfaatkan forum sosial, dan keagamaan.

Dia mengatakan uji publik tingkat desa telah dilakukan pada 23 September 2020 mengundang PKD, mantan PPDP, dan perangkat kampung. Di tingkat Kecamatan uji publik dilaksanakan pada 24 September 2020.

"Para pihak dapat memberikan masukan, tanggapan terhadap DPS yang ditempel di tempat strategis. Hari ini KPU mengundang stakeholder untuk memberikan tanggapan, terutama dari Bawaslu, Dukcapil, dan Lapas. KPU dibatasi jadwal dalam proses penyusunan pemitakhiran data pemilih," jelasnya.

Gede Klipz memaparkan bahwa DPS diperoleh melalui proses yang panjang. Sebagaimana amanat undang-undang, KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu terakhir dengan DP4 dari Kemendagri. Dalam sinkronisasi ditambahkan 45.148 pemilih baru yang berusia 17 tahun sampai dengan 23 September (Pilkada sebelum Pandemi) dan ditambahkan 1.688 pemilih baru yang berusia 17 tahun sampai dengan 9 Desember. KPU juga menghapus data pemilih ganda 2.973. Sehingga ditetapkan A-KWK sebagai bahan coklit sebanyak 339.525.

Setelah dilakukan pemutakhiran data pada tahap coklit, ditemukan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang terdiri dari beberapa jenis, yaitu kode meninggal yaitu sebanyak 4.978, pemilih Ganda sebanyak 766, pemilih dibawah umur sebanyak 56, pindah domisili sebanyak 16.071, pemilih tidak dikenal sebanyak 6.379, TNI sebanyak 67, Polri sebanyak 33, dan pemilih bukan penduduk sebanyak 23.590. KPU menetapkan DPS 322.824.

Sementara itu, anggota Bawaslu Triwana, mengatakan bahwa Bawaslu melalui PKD dan Panwascam turut mengawasi proses pemutakhiran sejak dimulainya coklit. Ada 3 hal penyebab berubahnya DPT yaitu urbanisasi, transmigrasi, dan bencana alam. 

Bawaslu akan mencermati pemilih TMS yang masuk DPS, pemilih baru yang belum masuk DPS juga pemilih warga binaan di Lapas. Termasuk kecukupan surat suara jangan sampai ada permasalahan.

Sekretaris Dukcapil Syahrul menambahkan bahwa pihaknya mendukung penuh KPU dalam tahapan Pilkada. Tetapi terhadap warga yang meninggal dunia tetapi tidak dilaporkan Dukcapil tidak bisa menghapus serta merta. 

"Dukcapil juga siap memfasilitasi dokumen administrasi kependudukan bagi warga binaan, asalkan kita diberikan nama, NIK warga nanti dilacak. Bahkan saat 9 Desember, Dukcapil buka layanan terhadap warga yang mengurus dokumen kependudukannya," ungkapnya.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar