#pilkada#pemilu#politik#beritalampung

KPU Tunggu Payung Hukum Penundaan Pilkada

( kata)
KPU Tunggu Payung Hukum Penundaan Pilkada
Ilustrasi. Foto: Google Images

Bandar Lampung (Lampost.co): Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan pihaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dari pemerintah agar menjadi payung hukum KPU RI terkait penundaan Pilkada 2020.

Menurutnya, KPU Lampung belum bisa berkomentar banyak terkait usulan penundaan Pilkada, pihaknya menunggu instruksi selanjutnya dari pusat.

"Ya itu hasil kesepakatan bersama. Sekarang tinggal pemerintah akan mengeluarkan Perppu atau tidak. Jika Perppu diterbitkan, maka akan manjadi payung hukum KPU RI untuk menunda Pilkada," ujar Erwan Bustami kepada Lampost.co, Selasa, 31 Maret 2020.

Dia mengatakan KPU sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penonaktifan sementara penyelengara adhoc.

"Seperti masa kerja badan adhoc akan ditinjau lagi terkait dengan penganggarannya dan harus ada perhitungan lagi," ujarnya.

Kemudian, kata dia, sejak 26 Maret, KPU kabupaten/kota sudah mengeluarkan SK penonaktifan penyelenggara adhoc PPK, PPS, dan kesektariatan. "Otomatis honorium ditunda," kata dia.

Dia menambahkan Komisi II DPR RI meminta kepala daerah yang melaksanakan Pilkada merelokasikan dana yang belum terpakai untuk penanganan pandemi covid-19.

Hal serupa disampaikan KPU Pesawaran Yatin Putro Sugino. Menurutnya, sampai sejauh ini untuk masa jabatan kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak tahun depan, masih berpedoman dengan UU No. 10 Tahun 2016.

"Kalau hasil rapatnya sudah sampai ke kita. Tapi kalau untuk turunannya kita masih menunggu keputusan pusat, karena penundaan Pilkada baru bisa dipastikan kalau sudah ada Perppu yang sebagai pendukungnya," kata Yatin, Selasa, 31 Maret 2020.

Dirinya juga mengatakan per 1 April seluruh petugas adhoc akan dinonaktifkan, sambil menunggu regulasi dari pemerintah pusat.

"Mulai dari PPK sampai sekertariatan PPK akan kita nonaktifkan. Kalau untuk PPS karena kita belum melantik, jadi belum kita lakukan penonaktifan," ujarnya.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar