#jualbelijabatan#kpulampung#beritalampung

KPU Tak Berikan Bantuan Hukum untuk Anggota Yang Terlibat Uang Pelicin

( kata)
KPU Tak Berikan Bantuan Hukum untuk Anggota Yang Terlibat Uang Pelicin
Foto: Dok

Bandar Lampung (Lampost.co): Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung Priode 2019/2024, Erwan Bustami merespon adanya informasi mengenai dugaan keterlibatan anggota KPU Lampung dengan inisial ENF yang terlibat jual beli kursi jabatan Komisioner KPU. Pihak KPU Lampung tidak akan memberikan bantuan hukum terkait persoalan tersebut.

"Tidak (tidak memberi bantuan hukum.red) karena ini terkait dugaan etik," kata Erwan Bustami kepada Lampung Post, Jumat, 8 November 2019.

Kemudian ia menceritakan pengalamannya selama mengikuti proses seleksi baik KPU kabupaten/kota yang lalu maupun seleksi KPU Provinsi Lampung yang diikuti sudah 2 kali yakni di tahun 2018 dan 2019 tidak pernah ada mahar. Ia mengatakan biaya keluar hanya untuk mengurus admistrasi berkas seperti fotocopy, menjilid, selain itu tidak ada biaya tes kesehatan jasmani dan rohani pun dibiayai negara.

"Ya kita akan pelajari secara komprehensif, jika memang sudah dilaporkan kepada DKPP, tentunya nanti akan menjadi proses pembuktian sehigga permasalahan ini tidak terusmengelinding menjadi informasi yang tidak berkepastian," kata mantan ketua KPU Kabupaten Way Kanan ini.

Berita terkait:

Lindungi dan Dukung Pembongkar Kasus Jual Beli Kursi KPU

Timsel KPU Lampung Merasa Kecolongan

Sementara itu ENF belum bisa dimintai keterangannya. Saat Lampost.co mencoba menghubunginnya melalui sambungan telepon, ENF tidak menjawab begitupun pesan WhatsApp yang dikirim. Meski ponselnya dalam keadaan aktif, tapi ENF tidak mau merespon.

ENF diduga memberikan uang sebesar Rp220 juta kepada oknum penghubung di Jakarta untuk duduk menjadi anggota KPU Provinsi Lampung. Ketika ENF sudah resmi menjadi komisioner, dirinya menjadi penghubung calon-calon anggota KPU kabupaten/kota untuk memberikan mahar bila ingin menjadi komisioner.

Adi Sunaryo

Berita Terkait

Komentar