rapidtestKPU

KPU Sebut Belum Ada Regulasi Saksi Paslon Wajib Rapid Test 

( kata)
KPU Sebut Belum Ada Regulasi Saksi Paslon Wajib Rapid Test 
dok Lampost.co


Kalianda (Lampost.co) -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan Mislamudin mengatakan, hingga saat ini belum ada regulasi yang mewajibkan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada serentak 2020 untuk menjalani pemeriksaan rapid test sebelum pencoblosan 9 Desember 2020.

 "Ya, memang hingga saat ini belum ada regulasinya, baik itu di Peraturan KPU, Surat Edaran ataupun Surat Keputusam terkait saksi Paslon wajib menjalani rapid test. Kami tidak bisa mengatakan wajib ketika belum ada regulasinya," kata dia saat dihubungi, Minggu 29 November 2020. 

Meski demikian, kata Mislamudin, idealnya saksi masing-masing paslon harus menjalani pemeriksaan rapid test terlebih dahulu. Sebab, tidak ada jaminan bagi para saksi bebas dari paparan virus covid-19. 

"Kami saja penyelenggara, KPPS, PPK dan Bawaslu hingga Pengawas TPS wajib menjalani rapid test. Maka dari itu idealnya saksi paslon juga wajib melakukan rapid test. Mana kita tahu kalau mereka tidak ada virus covid-19," kata dia. 

Untuk mengantisipasi penyebaran virus covid-19, kata Mislamudin, sebelum memasuki tempat pemungutan suara (TPS) semua saksi paslon juga akan dicek suhu. Kemudian, mereka wajib memakai masker dan mencuci tangan di air mengalir. 

"Tapi, sebelum memasuki TPS semua termasuk para saksi paslon kita cek suhu dulu. Kalau pun memang mereka dengan suhu 37,3 derajat celsius, saksi paslon lainnya. Kan ada dua saksi yang dimandatkan oleh Paslon," kata dia. 

Setiaji Bintang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar