#beritalampung#beritapringsewu#pilkada#kpu

KPU Pringsewu Gelar Rakor Bahas DPT

( kata)
KPU Pringsewu Gelar Rakor Bahas DPT
Rapat koordinasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan di KPU Pringsewu. Lampost.co/Widodo


Pringsewu(Lampost.co): KPU Pringsewu mulai melakukan tahapan pemilu dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) rekapitulasi pemutahiran data berkelanjutan (PDB) di aula KPU setempat, Jumat, 1 Juli 2022.

Rakor yang dihadiri sejumlah anggota Bawaslu Pringsewu Fajar Fakhlevi dan Adam Malik, perwakilan Kesbangpol Paryono, Kadis Dukcapil Pringsewu Nazri, perwakilan Polres dan Kodim 0424 TGM, camat se-Kabupaten Pringsewu serta sejumlah pengurus partai politik.

Sementara jajaran KPU yang hadir diantaranya Ketua KPU Pringsewu Sofyan Akbar Budiman dan anggotanya Sulaiman, Juniantama Adi Putra, Saefuddin, Imam Buchori serta Sekretaris KPU Ari Mulando.

Dalam rakor tersebut terungkap bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Pringsewu periode triwulan II tahun 2022 sebanyak 288.919 pemilih. Jumlah tersebut tersebar di 1.416 TPS, di 131 desa/kelurahan pada sembilan kecamatan.

Sofyan Akbar menjelaskan jumlah 288.919 pemilih tersebut dengan rincian jumlah PDB sebelumnya 294.059 pemilih, jumlah pemilih baru 194. Sedangkan jumlah pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) meliputi pindah domisili 26 pemilih, meninggal 3.071, dan pemilih ganda 2.237.

"Untuk pemilih ubah elemen data ada 12.738 pemilih, ubah alamat asal 76 pemilih, dan buat alamat tujuan 76 pemilih," kata Sofyan.

Sementara Komisioner Devisi Perencanaan data dan informasi Sulaiman mengatakan bahwa pemutakhiran data pemilih sangatlah penting dalam penyelenggaraan pemilu.

"Pemutahiran butuh bantuan dan dukungan semua elemen masyarakat dan stakeholder terkait agar maksimal dan optimal dalam menjamin hak konstitusional masyarakat dalam menyalurkan aspirasi politiknya," kata Sulaiman.

Menurutnya, data pemilih harus optimal demi menjamin hak-hak konstitusional mayarakat. Data pemilih elemen sangat penting dalam pemilu dan demokrasi.

Dalam rakor tersebut juga muncul berbagai masukan dari berbagi pihak, seperti dari kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nazri yang menyampaikan bahwa data dasar yang dipakai untuk pemuktahiran data pemilih berkelanjutan adalah DPT tahun 2019 yang sudah cukup baik.

Nazri juga meminta jajaran kecamatan agar segera melaporkan ke Disdukcapil terkait data status kematian warganya.

Sementara dari Bawaslu diwakili Fajar Pahlevi menyampaikan pentingnya data kematian untuk pemantau pemilu. "Kami mengharapkan peran aktif partai politik terhadap daftar pemilih berkelanjutan melalui aplikasi lindungi hakmu," katanya.

Adi Sunaryo






Berita Terkait



Komentar