pilkadakpu

KPU Pertimbangkan Penundaan Pilkada di Wilayah Berisiko Covid-19

( kata)
KPU Pertimbangkan Penundaan Pilkada di Wilayah Berisiko Covid-19
Ilustrasi korona. Medcom.id

Jakarta (Lampost.co) -- Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 bisa ditunda jika harus menghadapi konsekuensi yang besar akibat wabah covid-19. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertimbagkan penundaan pesta demokrasi di wilayah yang memiliki risiko tinggi penularan korona.

Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penundaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 dapat ditunda pelaksanaannya lewat peraturan KPU.
 
"Karena penanganan pandemi tidak sama di seluruh wilayah Indonesia. Ada zona merah bahkan merah tua, kita membuka ruang kalau pada hari-H pemungutan suara ada daerah yang risikonya masih tinggi, maka dibuka peluang untuk melakukan penundaan tahapan," ujar Wakil Ketua KPU Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Selasa, 16 Juni 2020.
 
Pramono mengungkapkan dua PKPU baru akan diundangkan pada Senin, 22 Juni 2020. Kedua peraturan mengatur tata cara penundaan dan melanjutkan tahapan pilkada serta protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada lanjutan.

Dia mengakui penyelenggaraan pilkada di masa pandemi mempunyai kerumitan bagi penyelenggara pemilu. Meski demikian, hal itu mungkin dilakukan dengan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi.
 
Pertama, dukungan politik dan sudah dilakukan antara penyelenggara pemilu, pemerintah serta perwakilan partai politik di parlemen. Kedua, landasan hukum yang kokoh yakni Perppu Nomor 2 Tahun 2020; ketiga, kesiapan teknis yang matang dan dukungan anggaran yang memadai.
 
Pramono optimistis partisipasi publik tetap tinggi meski pilkada dilaksanakan di tengah pandemi korona. Pramono mengungkapkan partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2015 sebesar 60%, Pilkada 2017 sebesar 74%, dan Pilkada 2019 sebesar 73,2%.
 
 Ia mengakui partisipasi pemilih pada pilkada lebih rendah dibanding pemilu nasional. Namun, ia menyebut hasil survei Litbang Kompas pada 8 Juni 2020 terkait partisipasi pemilih cukup baik.
 
"Hasilnya 64,8% (responden) menjawab ya. Angka ini cukup menggembirakan karena calonnya belum ada dan informasinya masih sangat sedikit, sebelum proses mobilisasi politik keinginan pemilih sudah cukup tinggi," papar Pramono.
 
Ia meyakini dalam waktu enam bulan mendatang angka selisih margin dari pilkada sebelumnya bisa dicapai. Sementara itu, peneliti dari Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti mengusulkan pelaksanaan early voting atau pemilihan sebelum hari pemungutan suara untuk mencegah menurunnya partisipasi pemilih.
 
Putri menyampaikan sistem itu sudah dilakukan di beberapa negara antara lain Korea dan Amerika Serikat. Penyelenggara pemilu membuat booth khusus pemilih di kantor pemerintahan, rumah sakit, atau ruang publik satu sampai dua minggu sebelum hari pemungutan suara. Tujuannya agar pemilih yang tidak dapat hadir, pada hari pemungutan suara punya kesempatan memilih.
 
Ia mengatakan ada potensi orang-orang tertentu seperti pasien covid-19 yang tengah menjalani perawatan, orang yang sedang melakukan karantina mandiri, atau tenaga kesehatan tidak bisa memberikan hak suara mereka secara langsung saat hari pemungutan suara. Oleh karena itu, early voting dapat dipertimbangkan.
 
"Selain itu bisa dengan mail voting atau memilih melalui surat dikirimkan lewat pos. Ini sudah diatur dalam undang-undang," ujarnya.
 
Ia juga mengusulkanpemilihan dengan kunjungan di fasilitas kesehatan oleh petugas pemilu bagi pasien covid-19 dan tenaga kesehatan, "Kunjungan tidak dilakukan pada hari pemilihan, tetapi satu atau dua minggu sebelumnya untuk menghindari penumpukan pemilih atau bisa dibuat TPS khusus," tutur Putri.
 

Medcom



Berita Terkait



Komentar