#pilkada#politik

KPU Pegang Teguh Regulasi dalan Proses Pendaftaran PPK

( kata)
KPU Pegang Teguh Regulasi dalan Proses Pendaftaran PPK
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandar Lampung memastikan proses penjaringan atau penerimaan calon panitia pemilihan kecamatan (PPK) jauh dari praktik kecurangan. Sebab, dalam proses tersebut terdapat regulasi jelas.

Hal tersebut dikatakan langsung Ketua KPU Bandar Lampung Dedy Triyadi saat dimintai tanggapannya usai beraudiensi dengan Wali Kota Bandar Lampung Herman HN di Kantor Pemkot, Kamis, 23 Januari 2020.

Di tengah masyarakat banyak isu berkembang, seperti adanya penyelenggara yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan para pendaftar sehingga ditakutkan adanya tindakan kecurangan selama proses pendaftaran. Namun, Dedy menegaskan dalam proses penerimaan calon PPK terdapat regulasi jelas.

Jika nantinya ada hubungan perkawinan sebagai penyelenggara itu menjadi catatan panitia. Selain itu, KPU juga akan melihat rekam jejak calon PPK yang apabila pernah terkena sanksi DKPP, itu menjadi catatan khusus.

"Untuk menjaga integritas dan independensi dari calon PPK, kami juga memiliki catatan pada saat pelaksanaan pilgub 2018 maupun Pemilu 2019 terkait kinerja dan juga pertanggungjawaban anggaran," ujarnya.

Dia menjelaskan dalam regulasi pelamar harus berjumlah 2 kali dari jumlah PPK yakni 5 orang sehingga satu kecamatan 10 PPK. Apabila dalam satu kecamatan tidak terpenuhi kuotanya sampai 24 Januari mendatang, akan dilakukan perpanjangan selama 3 hari sampai kuota terpenuhi.

"Kalau tidak terpenuhi, tetap kami jalankan. Setelah itu kami lakukan CAT dengan pembobotan nilainya lebih ke regulasi dan kompetensi," katanya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar