#KPUlampungtimur#pilkada

KPU Lamtim Ajukan Anggaran Dana Rp53 Miliar untuk Pilkada 2020 

( kata)
KPU Lamtim Ajukan Anggaran Dana Rp53 Miliar untuk Pilkada 2020 
Sekretaris KPU Kabupaten Lamtim, Mashur. Doc KPU Lamtim

SUKADANA (Lampost.co)-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Timur mengajukan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 sejumlah Rp53 miliar. 
 
Sekretaris KPU Kabupaten Lamtim Mashur, Senin (29/7/2019)  menjelaskan, pada 2020 Kabupaten Lamtim akan menggelar pilkada serentak bersama sejumlah daerah lainnya di Provinsi Lampung. 
 
Untuk membiayai hajat demokrasi tersebut, mulai tahapan awal hingga akhir KPU Kabupaten Lamtim mengajukan anggaran ke Pemkab setempat sejumlah total Rp53 miliar. 
 
Anggaran dana untuk membiayai seluruh proses atau tahapan Pilkada 2020 itu, diajukan dalam dua tahap. Untuk tahap I sejumlah Rp2,9 miliar diajukan melalui perubahan APBD Kabupaten Lamtim 2019. Sementara untuk selebihnya dajukan pada tahap ke II melalui APBD Kabupaten Lamtim 2020. 
 
Mashur mendejalaskan adapun total anggaran yang diajukan oleh KPU untuk menggelar Pilkada tersebut adalah untuk membiayai seluruh  proses atau tahapan pilkada seperti, kegiatan sosialisasi, logistik dan kampanye. Kemudian untuk honor badan adhock seperti panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). 
 
Menurutnya, seluruh kebutuhan anggaran dana pilkada 2020 tersebut sudah disampaikan atau diajukan ke Pemkab Lamtim. Karena sudah diajukan kini pihaknya tinggal menunggu menunggu persetujuan rancangan APBD Perubahan 2019 dan rancangan APBD 2020 di DPRD. 
 
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur juga sudah mengajukan anggaran untuk keperluan Pilkada 2020 sebesar Rp24 miliar. Dari totoal dana Rp24 miliar tersebut juga diajukan dalam dua tahapan yakni tahap I sejumlah Rp1 miliar diajukan melalui APBD Perubahan 2019 dan selebihnya diajukan pada tahap II APBD Kabupaten Lamtim 2020. 
 
Menurut Komisioner Bawaslu Lamtim Winarto, anggaran dana yang diajukan tersebut akan digunakan antara lain untuk, kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pembentukan  Panwas tingkat kecamatan, pengawas lapangan beserta honornya. 
 

Djoni Hartawan Jaya

Berita Terkait

Komentar