#pilkada#pilkadalamsel#sengketapilkada#kpu#bawaslu

KPU Lamsel Wajib Menindaklanjuti Putusan Bawaslu

( kata)
KPU Lamsel Wajib Menindaklanjuti Putusan Bawaslu
Ilustrasi.Dok. Lampost.co


Kalianda (Lampost.co) -- KPU Lampung Selatan wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu setempat terhadap penyelesaian sengketa yang diajukan bapaslon Hipni-Melin Haryani Wijaya (Himel). Sebab, putusan Bawaslu dalam musyawarah terbuka itu bersifat final.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Lamsel, Wazzaki saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa, 6 Oktober 2020. Dia mengatakan batas waktu tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu adalah tiga hari kerja sejak keputusan tersebut dibacakan.

"Artinya, tiga hari kerja itu dimulai Senin-Rabu (5-7 Oktober 2020). Ya, kita lihat saja besok seperti apa tindak lanjut KPU Lamsel terhadap putusan Bawaslu," kata dia. 

Dia menjelaskan sesuai UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu pada Pasal 14 huruf j KPU berkewajiban melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu; Pasal 17 huruf j KPU provinsi berkewajiban melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu provinsi; pada Pasal 20 huruf j KPU kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota.

"Sedangkan, pada Pasal 462 KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota paling lama tiga hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan," ujarnya. 

Selain itu, kata Wazzaki, pada UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada pada Pasal 10 huruf b1 menyatakan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan.

"Yang dimaksud dengan segera itu pada Pasal 10 huruf b1 itu adalah tidak melampaui tahapan berikutnya," kata dia. 

Kemudian, pada Pasal 135A Ayat (4) menyatakan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu provinsi.

Selanjutnya, pada Pasal 144 Ayat (1) menyatakan putusan Bawaslu provinsi dan putusan panwas kabupaten/kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan bersifat mengikat, Ayat (2) KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu provinsi dan/atau putusan panwas kabupaten/kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat tiga hari kerja.

"Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan sifat putusan Bawaslu/Bawaslu provinsi/Bawaslu kab./kota adalah final. Kemudian, KPU/KPU provinsi/KPU kab./kota wajib menindaklanjuti atau melaksanakan putusan Bawaslu dengan batas waktu tindak lanjut terhadap putusan Bawaslu adalah tiga hari kerja sejak putusan Bawaslu tersebut dibacakan," katanya. 

Dia menyatakan pihaknya juga menghormati KPU Lamsel yang secara hierarki berkonsultasi dengan KPU Lampung terhadap putusan Bawaslu tersebut. "Ya, kami hormati KPU Lamsel berkonsultasi ke KPU RI. Memang secara hierarki seperti itu. Yang jelas, kita lihat tindak lanjutnya besok seperti apa," ujarnya.

Terpisah, Ketua KPU Lamsel Ansurasta Razak melalui pesan WhatsApp mengatakan pihaknya menghormati putusan Bawaslu. Mengenai putusan itu, KPU Lamsel masih berkonsultasi dan koordinasi di internal KPU.

"Yang jelas, kami akan mengkaji putusan Bawaslu. Berkaitan langkah KPU terhadap putusan akan tetap menjalankan sesuai dengan perundang-undangan," kata dia. 

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar