Pilkada2020

KPU Lamsel Buka Rekrutmen PPS

( kata)
KPU Lamsel Buka Rekrutmen PPS
Foto. Dok

KALIANDA (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan secara resmi membuka rekrutmen Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Saat ini tahapan baru mulai pengumuman pendaftaran seleksi PPS sejak 15-17 Februari 2020.

"Hari ini kita mulai resmi membuka rekrutmen PPS untuk Pilkada Lamsel. Kita juga sudah menyebar pengumuman dengan Nomor: 36/PP.04.2-PU/1801/KPU-Kab/II/2020 tentang seleksi calon anggota (PPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamsel 2020," kata Ketua Divisi Sosial Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Lamsel, Ansurasta Razak, Sabtu, 15 Februari 2020.

Secara keseluruhan, kata Ansurasta, KPU Kabupaten Lamsel membutuhkan sebanyak 780 orang anggota PPS yang ditempatkan di 260 desa/kelurahan di Lamsel. Dimana, masing-masing desa/kelurahan terdapat sebanyak tiga orang.

"Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019, Kami buka rekrutmen secara terbuka untuk umum. Siapapun boleh ikut, yang penting memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.

Dia mengatakan untuk syarat menjadi anggota PPS harus berusia paling rendah 17 tahun, setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik.

"Termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/pemilihan dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/pemilihan yang dinyatakan surat pernyataan," tambahnya.

Ansurasta menambahkan calon PPS harus berdomisili dalam wilayah kerja PPS, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotik, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

"Kemudian, tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP, tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu dan pemilihan. Terkait rumah sakit yg di tunjuk untuk membantu mengeluarkan surat keterangan sehat calon PPS dipersilahkan di puskesmas setempat dan khusus untuk rumah sakit kami menunjuk RSUD Bob Bazar Kalianda," kata dia.

Ansurasta mengatakan calon PPS belum pernah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPS. Dimana, penghitungan jabatan Anggota PPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS.

"Adapun hitungannya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periode pertama dimulai pada 2004-2008, Periode kedua 2009 - 2013, Periode ketiga 2014 - 2018, dan Periode keempat pada 2019," kata dia. 

Winarko



Berita Terkait



Komentar