#beritalampung#beritalampungterkini#verifikasifaktual#verfak#kpu#bawaslu#pemilu2024

KPU Lampung Klaim Harus Jaga Data Keanggotaan Parpol

( kata)
KPU Lampung Klaim Harus Jaga Data Keanggotaan Parpol
Ilustrasi. Dok


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Bawaslu Lampung meminta KPU Lampung dan KPU 15 kabupaten/kota untuk menyampaikan data sampel keanggotaan partai politik yang diverifikasi faktual ke Bawaslu 15 kabuapten/kota. Sebab, seusai dengan tugasnya, saat proses verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024, jika menemukan kesalahan atau kecurangan, Bawaslu harus menyampaikan temuan tersebut kepada KPU dan wajib ditindaklanjuti KPU.

"Kami menghimbau KPU Lampung untuk mengoordinasikan kepada KPU kabupaten/kota untuk menyampaikan kepada Bawaslu kabupaten/kota data anggota partai politik yang menjadi sampel dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024 dengan mendatangi tempat tinggal," ujar Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lampung, Hermansyah, Rabu, 26 Oktober 2022.

Baca juga: Persentase Keterwakilan Panwascam Perempuan di Lamtim Tak Terpenuhi 

Dia menyatakan selain itu, KPU juga untuk menyerahkan pembuktian kebenaran identitas dan status keanggotaan partai politik yang telah ditentukan sebagai sampel pelaksanaan verifikasi faktual. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 89 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.

Dalam menanggapi hal tersebut, KPU Lampung bekerja mengacu pada Surat Edaran KPU RI Nomor 919. Poin utamanya, KPU harus menjaga data pribadi dari para pengurus atau keanggotaan partai politik. "Kami tunduk terhadap SE tersebut," kata Komisioner KPU Lampung Bidang Teknis Penyelenggara, Ismanto, Rabu, 26 Oktober 2022.

Dia mengatakan KPU ketika melakukan verifikasi keanggotaan partai politik sudah mengajak Bawaslu agar turun bersama saat proses verifikasi berlangsung. "Bawaslu kan mantau langsung bareng, bahkan kami berikan jadwal saat turun, diberikan dan nama timnya ke Bawaslu agar memudahkan saat proses verifikasi," katanya.

Sementara itu, Koordinator Bidang SDM dan Organisasi Bawaslu Lampung, Imam Bukhori, mengatakan para panwaslu se-Lampung yang terpilih dan juga dilantik nantinya diminta ikut mengawasi verifikasi keanggotaan partai politik.

"Kan verfak keanggotaan sampai 4 November 2022, makanya panwas nanti juga diminta turun mengawasi," katanya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar