#pemilu2024#KPU

KPU Lambar Usul Anggaran Pilkada 2024 Rp30,9 Miliar

( kata)
KPU Lambar Usul Anggaran Pilkada 2024 Rp30,9 Miliar
KPU Lampung Barat menyerahkan rencana anggaran biaya (RAB) hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 kepada Pemkab setempat, Selasa, 14 Juni 2022. Istimewa


Liwa (Lampost.co) -- KPU Lampung Barat menyerahkan rencana anggaran biaya (RAB) hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 kepada Pemkab setempat, Selasa, 14 Juni 2022. Besaran anggaran yang diusulkan mencapai Rp30,987 miliar.


Ketua KPU Lampung Barat Arip Sah, mengatakan jika dibandingkan dengan RAB Pilkada 2017, besaran usulan RAB Pilkada 2024 mengalami peningkatan hingga 40 persen. Dimana RAB Pilkada 2017 senilai Rp18 miliar.

Peningkatan anggaran hingga Rp12 miliar dalam kurun waktu lima tahun itu karena adanya inflasi yang menyebabkan kenaikan biaya mulai dari segi persiapan, perlengkapan, hingga honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak bisa dihindari.

"Secara nominal RAB Pilkada 2024 mengalami peningkatan. Namun  jika melihat hasil Rapat Koordinasi (Rakor) di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung maka usulan angka RAB Pilkada Lampung Barat ini merupakan basis terendah di antara kabupaten/kota lainnya yang mengalami peningkatan hingga 50 persen," kata dia.

Ia berharap, dengan telah dilakukanya penyampaian usulan RAB hibah Pilkada 2024 ini maka pemkab melalui bupati dapat segera menindaklanjutinya melalui pembuatan regulasi sebagai persiapan Pilkada yang akan berlangsung pada Februari 2024.

Sementara, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, menyampaikan penyelenggaraan Pilkada 2024 akan dilakukan secara serentak bersamaan dengan pemilihan Gubernur. Tujuannya agar roda demokrasi dapat berjalan sesuai  tujuan pemerintah. Terkait kebutuhan pesta demokrasi itu maka Pemkab mempunyai kewajiban melalui dukungan fasilitas.

"Apa yang sudah disampaikan KPU ini akan kami pelajari dulu," kata Parosil.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, lanjut dia, maka mulai dari kondisi wilayah, beban kerja, termasuk fluktuasi harga berbeda, semua akan dikaji dulu.

"Terkait usulan RAB hibah Pilkada 2024 dari KPU ini, tentu kami siap melakukan kajian terlebih dulu bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," tambah Parosil.

Winarko








Berita Terkait



Komentar