pilkadaKPU

KPU Hapus Situng di Pilkada 2020

( kata)
KPU Hapus Situng di Pilkada 2020
Ilustrasi KPU. Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai menggelar uji publik rancangan perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2018. Uji publik menghasilkan beberapa perubahan pasal dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2018.

 

Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengungkapkan salah satunya penghapusan istilah Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Situng telah menjadi bagian dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang telah dikembangkan dan akan diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

"Tidak lagi digunakan (Situng) hingga tata cara koreksi rekapitulasi melalui Sirekap apabila ada dari saksi," ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 November 2020.

Ia menjelaskan terdapat beberapa pasal di PKPU Nomor 8 Tahun 2018 mengalami perubahan. Mulai penyebutan nomenklatur pengawas (di tingkat kab/kota serta kelurahan/desa) dari Panwaslu kab/kota menjadi Bawaslu kab/kota, menjadi Panwaslu kelurahan/desa.

Ada juga perubahan penamaan formulir (dari kode ke nama peruntukan), atau penambahan pasal yang mengatur perlengkapan penggunaan Sirekap.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan hasil uji publik akan dilanjutkan dengan proses penyiapan regulasi pemilihan. Antara lain, KPU menggelar focus group discussion (FGD) bersama Bawaslu RI, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan kementerian/kembaga terkait.

Arief menegaskan rancangan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 9 Tahun 2018 penting dibahas bersama. Sebab akan digunakan pada hari pemungutan suara, 9 Desember 2020.

Dia berharap KPU mendapat masukan dari peserta FGD untuk kedua draf PKPU tersebut sebelum dibawa ke parlemen untuk dibahas bersama DPR dan pemerintah (Kemendagri). Arief menyebut pada draf PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara ada pengaturan baru yang berkaitan dengan keadaan pandemi covid-19 (korona).

"Sementara itu, untuk draf PKPU mengenai penghitungan suara juga diatur tentang Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang juga baru akan digunakan pada pemilihan 2020," terang dia.

Situng milik KPU dipersolkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Pemilu 2019. Bawaslu menilai KPU banyak melakukan kesalahan dalam input data ke dalam Situng.

Kekeliruan dilakukan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat mengisi formulir C1. Formulir C1 ialah catatan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Winarko







Berita Terkait



Komentar