#pilkada#pemilu#beritalampung#kpu

KPU Gelar Bimtek Tata Cara Pencalonan Pilkada 2020

( kata)
KPU Gelar Bimtek Tata Cara Pencalonan Pilkada 2020
Pembukaan acara Bimtek Pilkada 2020 yang digelar KPU Provinsi Lampung di Hotel Emersia, Rabu, 11 Desember 2019. Lampost.co/Tiyasz Ariansyah

Bandar Lampung (Lampost.co): Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung mengadakan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tata cara pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 di 8 kabupaten/kota di Hotel Emersia, mulai 11-13 Desember 2019.

"Proses pencalonan merupakan tahapan pemilihan yang krusial sehingga harus dipersiapkan dengan matang," kata Ketua KPU Provinsi Lampung, Erwan Bustami, Rabu, 11 Desember 2019.

Anggota KPU Provinsi Lampung Divisi Teknis, Ismanto menjelaskan mengenai tahapan-tahapan pencalonan mulai dari penyerahan syarat jumlah minimal dukungan dan sebaran calon perseorangan, pencalonan dari partai politik, pendaftaran calon, sampai dengan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon dalam Pilkada Tahun 2020. 

Menurutnya, perlu diperhatikan bahwa dukungan hanya diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan. Pendukung tersebut wajib terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu/pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk pemilih potensial pemilu.

"Nah, jika tidak tercantum dalam DPT dan/atau DP4, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah pemilihan dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan,” katanya.

Dia mengatakan dukungan dari pendukung dituangkan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan berupa surat pernyataan dukungan oleh setiap pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP atau dilampiri Surat Keterangan. Dukungan disusun secara perorangan (1 pendukung 1 surat pernyataan) dibuat satu rangkap asli dengan di tandatangani oleh pendukung tanpa dibubuhi materai. Dukungan tersebut dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.

"Selanjutnya setelah proses penyerahan dukungan dilanjutkan dengan pengecekan jumlah minimal dukungan dan sebaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan rekapitulasi dukungan. Jika terdapat perbaikan, maka prosesnya sama seperti proses awal," kata Mantan Ketua KPU Kabupaten Tulangbawang Barat ini.

Ismanto mengatakan syarat pencalonan jika melalui partai politik yaitu 20% dari jumlah kursi DPRD hasil Pemilu anggota DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan atau dapat juga 25% dari jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu anggota DPRD terakhir di daerah yang bersangkutan.

Sementara itu, perwakilan dari KPU RI, Bagus, menjelaskan mengenai Aplikasi Pencalonan (Silon) yang akan membantu KPU dalam proses pencalonan, baik perseorangan maupun partai politik. Fungsi Silon bagi KPU yaitu membantu penelitian kegandaan, pendaftaran calon, penelitian syarat pencalonan dan syarat calon, sampai dengan mempublikasi hasil proses pencalonan pemilihan 2020.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar