pilkada

KPU Diminta Perkuat Pertahanan Server

( kata)
KPU Diminta Perkuat Pertahanan Server
Ilustrasi. Medcom.id

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta memperkuat ketahanan server data buntut dugaan kebocoran 2,3 juta data kependudukan Indonesia milik penyelenggara pemilu tersebut. Penguatan server diminta dilakukan secara cepat.

"Tentunya jika data itu semestinya tak bisa diakses publik, kebocoran akan dijadikan pertanyaan," kata Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi kepada Medcom.id, Jumat, 22 Mei 2020.

Terlebih, kata dia, Indonesia akan melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. "Sebentar lagi pilkada serentak, saya minta KPU segera menelusuri, melakukan investigasi, koordinasi dengan pihak terkait untuk memperbaiki itu," ujarnya.

Arwani juga meminta investigasi dilakukan mendetail dengan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Hal ini untuk memastikan tak ada penyalahgunaan data.

Dia juga meminta KPU mengecek data kependudukan terbaru. Jangan sampai data itu bocor ke publik. "Artinya, bagaimana dengan posisi servernya KPU itu sendiri, di data-data yang ada dalam jaringan server mereka," katanya.

KPU belum melihat adanya bahaya dari kebocoran data 2,3 juta penduduk Indonesia yang viral di dunia maya. KPU masih mendalami hal tersebut.

"KPU RI sudah bekerja sejak tadi malam menelusuri berita tersebut lebih lanjut, melakukan cek kondisi intenal server data dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," ujar Komisioner KPU Viryan Azis kepada Medcom.id, Jumat, 22 Mei 2020.

Dia mengatakan informasi yang bocor tersebut merupakan metadata pada 15 November 2013. Data itu merupakan bentuk mentahan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dan memang menjadi konsumsi publik.

Medcom



Berita Terkait



Komentar