#beritalampung#bandarlampung#pilkada#kpu

KPU Bandar Lampung Sosialisasikan PKPU Pendaftaran dan Verifikasi Parpol

( kata)
KPU Bandar Lampung Sosialisasikan PKPU Pendaftaran dan Verifikasi Parpol
Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co): KPU Bandar Lampung menggelar sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Agenda yang digelar di Whiz Prime Hotel, Jumat, 29 Juli 2022, diikuti partai politik tingkat kabupaten/kota dan stakeholder terkait.

Ketua KPU Bandar Lampung Dedi Triyadi mengatakan dalam PKPU tersebut dipaparkan tahap-tahap yang penting, yakni pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu pada 1-14 Agustus 2022. Kemudian, verifikasi administrasi dilakukan pada 2 Agustus-11 September 2022. Selanjutnya, verifikai faktual pada 15 Oktober- 4 November 2022.

"Penting bagi kami, sosialisasikan terhadap stakeholder dan partai, baik di parlemen maupun non parlemen, dan partai baru," ujar Dedi.

Dedi mengatakan nantinya KPU Bandar Lampung akan melakukan verifikasi faktual terhadap partai baru maupun partai peserta pemilu sebelumnya di bawah PT 4%. Terkait jadwal secara spesifik dan mekanismenya masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari KPU pusat. Adapun yang akan diverifikasi faktual nanti yakni, keanggotaan 1/1.000 dan sekretariat.

"Proses verfikasi adminstrasi, penentuan sampling, hingga data yang akan diverifkasi secara faktual, sepenuhnya nanti dari Sipol dan diturunkan ke kami," katanya.

Dedi menambahkan meski proses verifkasi adminstrasi dilakukan KPU pusat terhadap partai yang memiliki kursi di DPR, namun KPU Bandar Lampung juga akan melakukan uji konfirmasi dan klarifikasi terhadap verifkasi adminstrasi tersebut. "Ada empat hal, kegandaan internal, status pekerjaan TNI/Polri atau bukan, apa berusia 17 tahun atau belum, dan apakah masuk DPB dan DPT atau tidak," katanya.

Sementara, Agus Riyanto selaku Anggota KPU Provinsi Lampung dalam sambutannya menyampaikan bahwa terkait tahapan pemilu secara detail akan diatur oleh Peraturan KPU pada tahapan tersendiri dan saat ini pendaftaran dan verifikasi administrasi cukup dilakukan di KPU pusat dan saat ini semua proses penyerahan dilakukan secara digitalisasi melalui Sipol. Jika terdapat dokumen keanggotan yang bermasalah baru dilakukan verifikasi administrasi di KPU kabupaten/kota.

"Pada Pemilu 2024 pendaftaran dan verifikasi administrasi dilakukan di KPU Republik Indonesia dan dikelola secara digital melalui Sipol sehingga parpol tidak harus membawa hardcopy dokumen persyaratan seperti dahulu," ujarnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan jika ditemukan ada kenggotaan ganda dengan partai politik lain atau terkait dokumen keanggotaan yang bermasalah akan dilakukan verifikasi oleh KPU kabupaten/kota.

Sementara, Ketua Bawaslu Bandar Lampung Candrawansah mengharapkan agar partai politik menyiapkan secara baik syarat keanggotaan.

"Kami mengimbau khususnya partai politik baru untuk melengkapi dokumen persyaratan dan meminta kepada partai politik nantinya untuk memperhatikan status kantor tetap dimana dalam Peraturan KPU mengatur partai harus mempunyai kantor tetap 2 bulan setelah pemilihan," kata Candrawansah.

Adi Sunaryo






Berita Terkait



Komentar