pilkadaKPU

KPU bandar Lampung Desak Pemkot Cairkan Anggaran Pilkada

( kata)
KPU bandar Lampung Desak Pemkot Cairkan Anggaran Pilkada
Ketua KPU bandar Lampung Dedi Triadi

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bandar Lampung mengajukan permohonan pencairan dana hibah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp28 Milyar.

Ketua KPU Bandar Lampung Dedi Triadi mendesak agar pemerintah Kota untuk mencairkan dana itu agar tahapan pilkada berjalan normal sesuai dengan tahapan yang terjadwal. Saat ini KPU menerima transfer Rp11 milyar dari total pengajuan Rp39 Milyar.

"Uang yang ada saat ini hanya cukup untuk sampai Bulan Agustus selebihnya tidak bisa berjalan normal karena untuk bayar honor PPDP saja  di butuhkan anggaran Rp2,2 miliar," ujarnya kepada Lampost.co Kamis, 9 Juli 2020.

Selanjutnya, Dedi menjelaskan, sesuai Permendagri Nomor 41 Tahun 2020, anggaran pilkada paling lambat ditransfer lima bulan sebelum pemungutan suara. Artinya, jelas Dedi, pada 9 Juli 2020 Pemkot Bandar Lampung sudah harus mentransfer anggaran tersebut.

"Jadi memang paling lambat lima bulan sebelum pemungutan suara kita hitung dari 9 Desember,"ungkapnya

Melalui surat 404/TU.01-SD/187/KPU-Kot/VII/2020, pihak KPU Bandar Lampung, telah melayangkan surat permohonan pencarian dana hibah yang bersumber dari APBD itu.

"Sehubungan dengan hal tersebut, maka KPU telah mengajukan permohonan pencairan dana hibah sebesar Rp 28 miliar itu,"pungkasnya. 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar