#pakanternak

KPPU Endus Monopoli Jagung Pakan Ternak

( kata)
KPPU Endus Monopoli Jagung Pakan Ternak
Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dok Setkab


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai diperlukan penyesuaian dalam kebijakan pemerintah guna mengatasi potensi pelanggaran oleh integrator di industri unggas, khususnya dalam menjamin kesetaraan bagi peternak mandiri dalam rantai pasok.


Integrator merupakan perusahaan peternakan unggas besar yang terintegrasi mulai dari produksi pakan, daily old chick (DOC), sapronak, budidaya ayam, budidaya telur, sampai produk olahan.

Komisioner KPPU, Ukay Karyadi menyebut, dalam kajian KPPU ditemukan bahwa harga DOC dan layer (ayam petelur) selama satu bulan terakhir selalu berada di atas harga acuan, yakni Rp5.000-6.000/ekor. Begitu pula dengan harga pakan yang fluktuatif dan harga jagung yang berada di atas harga acuan sebesar Rp4.500/kg. 

"KPPU melihat adanya dominasi pengepul dan produsen pakan dalam menguasai pembelian jagung di pasar. Di lain sisi, harga livebird dan telur juga cenderung rendah dan fluktuatif," katanya, Minggu, 26 Desember 2021.

Baca: Lampung Provinsi Satu-satunya yang Meraih Dua Penghargaan KPPU Award 2021

 

Menurutnya, permasalahan di industri tersebut tidak lepas dari keberadaan integrasi vertikal pelaku usaha integrator. Integrasi tersebut dalam bentuk kepemilikan integrator atas pabrik pakan, impor grandparent stock (GPS), produksi DOC, peternakan sendiri atau bermitra, kepemilikan rumah potong dan cold storage, hingga pengusaan atas jaringan distribusi, toko, serta produk olahan. 

"Ditemukan bahwa 80 persen pasar dikuasai oleh perusahaan terintegrasi dan hanya 20 persen dilakukan oleh peternak mandiri," katanya.

Pemerintah telah memiliki Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/PK.230/9/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi (Permentan) dalam mengatur industri tersebut, namun belum dilaksanakan secara optimal. KPPU menilai Permentan tersebut perlu diefektifkan dalam hal pelaksanaan atau penegakannya.

Kemudian pastikan kesempatan bagi pelaku usaha mandiri dengan adanya pembatasan pasokan di hulu melalui pembatasan impor GPS; mengawasi dan menjamin bahwa syarat kepemilikan rumah potong dan cold storage harus dilaksanakan dan diawasi untuk menjaga pasar peternak (kecil/mandiri); dan melaksanakan pengawasan atas distribusi (baik dari sisi jumlah maupun kualitas) untuk memberikan kepastian bagi peternak dalam melakukan kegiatan usaha. 

KPPU juga menilai bahwa Permendag No. 7 Tahun 2020 perlu ditegakkan, baik dalam harga DOC maupun pada harga livebird dan telur sehingga menjamin adanya jaminan harga input dan harga output bagi peternak mandiri. Peningkatan pengawasan oleh pemerintah atas aturan tersebut sangat dibutuhkan dalam menjaga agar integrator tidak menghilangkan peternak mandiri dalam industri. 

Sobih AW Adnan








Berita Terkait



Komentar