#kpkpn#kartukreditpemerintah#beritalampura

KPPN Kotabumi Gelar Bimbingan Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

( kata)
KPPN Kotabumi Gelar Bimbingan Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Kepala KPPN Kotabumi, Subur Bahariyanto dan jajarannya saat membuka sosialisasi mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran semester I tahun 2019 dikantor KPKPN setempat, Kamis (25/7/2019). Lampost.co/Fajar Nofitra


KOTABUMI (Lampost.co) -- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara menyelenggarakan sosialisasi mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran semester I tahun 2019 dikantor KPPN setempat, Kamis (25/7/2019).

Selain itu, juga disosialisasikan penggunaan kartu kredit pemerintah dan penjelasan aplikasi bendahara kepada 102 operator dan bendahara satuan kerja wilayah pembayaran KPPN Kotabumi. Serta penggunaan kartu kredit pemerintah mulai diberlakukan sejak Juli 2019 kepada satker pengelola APBN.

Kepala KPPN Kotabumi, Subur Bahariyanto mengatakan penggunaan kartu kredit pemerintah merupakan salah satu wujud dari penerapan penggunaan non-tunai dalam pengelolaan APBN. Selain meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, kartu kredit pemerintah juga diharapkan dapat mempermudah bendahara dalam melakukan pembayaran atas beban belanja. Seperti perjalanan dinas dan keperluan operasional sehari-hari kantor. 

"Dan kami mengingatkan sebagai pengelola keuangan, dituntut untuk dapat terus mengembangkan diri mengikuti kemajuan teknologi informasi dan komunikasi," kata dia.

Menurutnya, kegiatan itu juga turut dilaksanakan sosialisasi mengenai komitmen KPPN Kotabumi dalam penerapan anti-gratifikasi dan anti-korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPPN Kotabumi tidak mengenakan biaya atas seluruh pelayanan yang diberikan. "Akhirnya kami perkenalkan kepada seluruh bendahara satuan kerja mengenai bentuk inovasi layanan KPPN Kotabumi berupa mesin EDC dari BRI. Yang bisa dimanfaatkan satuan kerja dalam melakukan transaksi keuangan," imbuhnya.

Subur menjelaskan, dengan adaya transaksi secara elektronik itu, dapat mengurangi risiko kehilangan uang tunai bendahara. Sebab, tranksasi yang digunakan secara elektronik dan pengelolaan keuangan Negara sendiri akan semakin sederhana karena hanya dengan membawa kartu dapat melakukan pembayaran tagihan listrik, telepon kantor, serta membayar pesanan tiket dan hotel apabila pegawai melakukan perjalanan dinas dan transaksi lainnya.

Fajar Nofitra








Berita Terkait



Komentar