#ASN#mobilisasi

KPKAD: Bawaslu Harus Awasi Dugaan Mobilisasi ASN

( kata)
KPKAD: Bawaslu Harus Awasi Dugaan Mobilisasi ASN
Dok Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Gindha Ansori Wayka meminta Bawaslu Bandar Lampung beserta jajarannya tidak hanya fokus pada pemantauan dan pengawasan politik uang semata. Namun mengawasi secara ketat dugaan mobilisasi Aparat Sipil Negara (ASN).

Proses rekrutmen anggota Bawaslu Bandar Lampung hingga anggota Panwaslu Kecamatan se-Bandar Lampung hampir rampung. Berkaitan dengan terisinya komposisi Anggota Panwaslu Kecamatan se-Bandar Lampung, maka siapa saja yang terpilih nantinya sebagai Anggota Panwaslu harus bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku. 

"Masyarakat menyambut baik segera terisinya komposisi untuk Anggota Panwaslu Kecamatan se-Bandar Lampung, semoga mereka yang terpilih memiliki integritas yang baik dalam mengawal Pilkada di Bandar Lampung," ujarnya Minggu, 23 Februari 2020.

Menurutnya, Bawaslu dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Bandar Lampung pada Pilkada mendatang akan bekerja berat dalam hal pengawasan. Hal ini disebabkan oleh pertarungan banyak calon dapat saja terjadi upaya menghalalkan segala cara dalam pemenangan calon oleh tim pemenangan termasuk terjadinya politik uang dan sejenisnya.

Tidak kalah pentingnya harus diawasi secara ekstra terkait keberadaan ASN dan kelompok masyarakat karena salah satu kandidat masih memiliki hubungan sebagai suami istri dengan penguasa setempat (Walikota) yang sedang berkuasa saat ini.

"Di beberapa kesempatan Wali Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa beliau tidak cuti dalam Pilkada di Kota Bandar Lampung saat ini, jangan sampai hal ini dimanfaatkan sekelompok orang untuk memenangkan salah satu calon, sehingga perlu diantisipasi untuk diawasi jangan sampai terjadi hal yang diduga akan mengarah pada mobilisasi ASN dan Pengurus Kelompok Masyarakat guna memilih dan memenangkan salah satu calon," papar Gindha.

 Pada dasarnya semua elemen masyarakat sepakat untuk tidak terjadinya peristiwa kecurangan-kecurangan dalam memilih pemimpin, karena upaya-upaya tersebut dapat saja menjadi persoalan atau mempengaruhi dalam menentukan pemimpin yang berdedikasi dan berintegritas di tengah masyarakat.

“Netralitas itu sangat penting dalam pilkada, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pemimpin yang dalam pengabdian lima tahun kedepan memiliki SDM yang mumpuni, memiliki karakterisrik sebagai pemimpin yang berintegritas, sehingga dapat menjadi panutan dan penyelesai persoalan masyarakat di Bandar Lampung khususnya,” pungkasnya.

Setiaji Bintang Pamungkas







Berita Terkait



Komentar