#kpk#asn

KPK Usulkan Tes ASN untuk Pegawai Tak Tetap

( kata)
KPK Usulkan Tes ASN untuk Pegawai Tak Tetap
Ilustrasi. Dok/Medcom.id

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan alih status pegawai diproyeksikan untuk pegawai tak tetap yang nantinya diusulkan langsung berstatus aparatur sipil negara (ASN). Peralihan menjadi ASN bagi pegawai KPK merupakan konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ya mudah-mudahan itu yang kemudian bisa sejalan dengan peraturan presiden," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis, 2 Januari 2020.
 
Ali juga memastikan kompetensi antara pegawai tetap dan tidak tetap, berbeda. "Rancangan peraturan pemerintah ini sebenarnya yang rencana melalui tes adalah bukan pegawai tetap, tetapi pegawai tidak tetap. Itu yang rencananya melalui tes karena memang kompetensinya berbeda dengan pegawai tetap yang sudah ada di sini. Itu sebenarnya yang terpenting," ujar dia.
 
Nantinya, aturan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) ini menjadi dasar hukum peralihan status pegawai lembaga antirasuah. Meskipun demikian, Ali belum mengetahui sejauh mana perkembangan usulan tersebut.
 
Sebab, KPK tidak dilibatkan dalam perancangan peraturan presiden tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN.
"Untuk rancangan peraturan pemerintah itu kan pembahasan, mekanismenya mengusulkan. Tapi nanti dibahas bersama di sana ada Kemenkumham, ada dari pemerintah. Untuk peraturan presiden dengan ahli status ASN sendiri kita tidak ikut kan kemarin. Sehingga kita enggak tahu bentuknya seperti apa," ujar Ali.
 
Pegawai KPK akan beralih status menjadi ASN sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 Ayat (6) menyebut pegawai KPK ialah ASN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai ASN. Kemudian, Pasal 69C menyatakan pegawai KPK yang belum berstatus ASN dalam jangka waktu dua tahun sejak undang-undang berlaku dapat diangkat sebagai ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

Medcom



Berita Terkait



Komentar