#kpk#korupsi

KPK Usul Kades yang Korupsi Tak Dipenjara

( kata)
KPK Usul Kades yang Korupsi Tak Dipenjara
KPK. Ilustrasi


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin ada pengecualian dalam penindakan kasus rasuah kepada kepala desa (kades). Kepala desa yang korupsi diminta tidak langsung diproses hukum.

"Kalau ada kepala desa taruhlah betul terbukti ngambil duit, tetapi nilainya enggak seberapa, kalau diproses sampai ke pengadilan, biayanya lebih gede," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam telekonferensi di akun YouTube KPK RI, Rabu, 1 Desember 2021.

Menurut dia, kades biasanya korupsi dengan nominal kecil. Biaya pengusutan kasusnya pun lebih besar ketimbang nominal uang yang diambil kades.

"Artinya apa? Enggak efektif, enggak efisien. Negara lebih banyak keluar duitnya dibandingkan yang nanti diperoleh," ujar Alex.

Alex meminta kepala desa dipaksa mengambilkan uangnya jika terbukti korupsi. Jika memungkinkan, kepala desa yang korupsi bisa dipecat.

Uang yang dikembalikan paksa itu harus masuk ke kas desa. Dengan begitu, masyarakat bakal kembali menikmati uang negara yang dikorupsi kades.

"Suruh kembalikan. Ya kalau ada ketentuannya pecat kepala desanya. Selesai persoalan kan begitu," ucap Alex.

Hingga kini, pemecatan kepala desa harus atas perintah pengadilan. KPK ingin ada aturan baru yang bisa memecat kepala desa yang terbukti korupsi tanpa harus menunggu pengadilan.

"Mungkin dengan musyawarah masyarakat desa, kan mereka yang milih. Kita sampaikan, 'nih kepala desamu nyolong nih, mau kita penjarakan atau kita berhentikan?' Pastikan begitu selesai," tutur Alex.

Langkah itu diyakini lebih baik ketimbang memenjarakan kades yang korupsi. Lembaga Antikorupsi menilai penindakan kasus rasuah tidak melulu harus berakhir dengan pidana.

"Hal seperti itu kan juga membuat jera kepala desa yang lain. Tidak semata-mata upaya pemberantasan korupsi itu berakhir di pengadilan atau keberhasilan pemberantasan korupsi itu dengan ukuran berapa banyak orang dipenjarakan. Enggak seperti itu," ucap Alex.

Hukuman penjara dinilai terlalu kejam untuk kepala desa. Aparat penegak hukum diminta tidak terlalu galak.

"Hal-hal seperti itu barangkali bisa menjadi intervensi bersama. Pemberantasan korupsi tetap menjadi keprihatinan semua. Ini menjadi PR bersama dan desa antikorupsi ini tidak semata-mata menyangkut aparat desanya, tetapi juga masyarakatnya," tutur Alex.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar