#korupsi#jalansutami#KPK#PoldaLampung

KPK Turun Tangan Bantu Polda Tuntaskan Korupsi Jalan Sutami

( kata)
KPK Turun Tangan Bantu Polda Tuntaskan Korupsi Jalan Sutami
Jalan Ir Sutami, Lampung Selatan. Antara Foto


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik dugaan korupsi preservasi rekonstruksi Jalan Prof DR. Ir. Sutami – Sribawono – Simpang Sribawono pada Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 – 2019.

Baca juga: Polda Bakal Kembali Menetapkan Tersangka Korupsi Jalan Sutami

Lembaga anti rasuah tersebut turut melakukan supervisi perkara korupsi yang sempat mandek saat ditangani Polda Lampung. Langkah teranyar, KPK telah melaksanakan gelar perkara bersama Penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Lampung serta Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri pada Selasa, 25 Januari 2022.

Baca juga: Polda Lampung Beberkan Kerugian Negara akibat Korupsi Jalan Sutami ke BPK dan Mabes Polri

"Estimasi kerugian negara sekitar Rp147 miliar, KPK memberikan beberapa rekomendasi dari hasil gelar perkara," ujar Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri, Rabu, 26 Januari 2022.

Di antaranya, perlu penguatan pembuktian perkara dan memfasilitasi penyidik melakukan koordinasi dengan pihak Auditor BPK RI.

"Pelaksanaan koordinasi dan supervisi ini merupakan bentuk sinergi antara KPK dan aparat penegak hukum lain dalam penuntasan perkara korupsi. KPK mengikuti setiap perkembangan perkara ini dan berharap penanganan perkara tersebut dapat tuntas hingga ke proses persidangan," paparnya.

Diketahi, Ditreskrimsus Polda Lampung telah menetapkan tersangka pada kasus ini pada 2021. Lima orang tersangka diantaranya, Bambang Wahyu Utomo selaku direktur, Hengki Widodo alias Engsit selaku Komisaris Utama, Bambang Hariadi Wikanta selaku Pengawas proyek, Sahroni dan Rukun Sitepu dari Direktotat Bina Marga Kemen PUPR.

Polda telah menyita Rp10 miliar dan Rp100 juta dari tersangka sebagai bentuk pengembalian kerugian negara. Meski audit kerugian negara belum keluar, namun kerugian dari proyek jalan nasional tersebut ditaksir mencapai Rp65 miliar.

Namun, Engsit mengajukan praperadilan, dan penetapan status tersangkanya pun dibatalkan oleh Majelis Hakim di PN Tanjungkarang.

Winarko







Berita Terkait



Komentar