#korupsi##penyelewengan#kpk#hukum

KPK Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Eks Bupati Lamsel

( kata)
KPK Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Eks Bupati Lamsel
Kondisi rumah HH pada Senin malam, 13 Juli 2020, yang hanya terlihat mobil yang terparkir di halaman tanpa ada aktivitas. Lampost.co/Asrul Septian Malik

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan satu orang dari pengembangan kasus suap fee proyek dengan terpidana mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan. Hal itu dilakukan setelah komisi antirasuah itu melakukan penggeledahn di kantor Pemkab Lamsel dan Dinas PUPR setempat, Senin, 13 Juli 2020.

Informasi yang dihimpun Lampost.co, satu orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka yakni HH, mantan pejabat di salah satu dinas dan kini menduduki salah satu jabatan di pemkab setempat.

Penetapan tersangka tersebut berdasarkan dokumen SPDP Nomor B/176/DIK00/230/07/2020 yang didapat Lampost.co. HH ditetapkan sebagai tersangka sejak 30 Juni 2020 karena disangka telah menerima fee pengerjaan proyek Pemkab Lampung Selatan bersama dengan eks Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

HH dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. SPDP tersebut ditandatangani Direktur Penyidikan KPK Brigjen Setyo Budiyanto, per tanggal 1 Juli 2020.

Sayangnya hingga berita ini diturunkan, belum ada sama sekali jawaban dari Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri.

Berita terkait: KPK Dikabarkan Mengamankan Dua Pejabat di Lamsel

Berdasarkan catatan Lampost.co, HH pernah disebut menerima fee proyek senilai Rp500 juta pada sidang di PN Tipikor Tanjungkarang, 14 Januari 2019. Meski membantah, tersangka lainnya Agus BN membenarkan hal tersebut dan mengetahui pemberian tersebut berlangsung di rumah Zainudin Hasan.

Pemantauan Lampost.co, ruangan Polda Lampung, khususnya di Subdit III Tipikor, terlihat sepi dan tak ada tanda-tanda adanya peminjaman ruangan pemeriksaan, begitu pula di ruangan lainnya.

"Belum ada sampai saat ini," kata staf di Ruang Tipikor Polda Lampung, Senin, 13 Juli 2020.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Aryad juga mengatakan tak ada pemeriksaan di Polda Lampung. "Tidak ada informasi itu," ujarnya.

Lampost.co juga mengecek rumah HH di Jalan Cut Nyak Dien, Kaliawi, Tanjungkarang Pusat, pada Senin malam, 13 Juli 2020, namun rumah tersebut dalam keadaan sepi. Di halaman rumah berlantai dua itu terlihat empat mobil terparkir, namun dari luar tidak terlihat sama sekali adanya kegiatan.

KPK ,emgakui adanya pemeriksaan di kantor Pemkab Lampung Selatan, pada Senin, 13 Juli 2020, siang hingga sore hari. Menurut Ali Fikri, saat ini KPK sedang melakukan penyidikan terkait pengembangan perkara dugaan suap yang berhubungan dengan proyek-proyek infrastruktur di Lampung Selatan. Beberapa tersangka sudah ditetapkan dan perkaranya telah berkuatan hukum tetap, di antaranya eks Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan dan terpidana lainnya.

"Tim penyidik KPK sedang melakukan pengumpulan alat bukti dengan melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat di Lamsel, antara lain kantor Bupati Lampung Selatan dan kantor Dinas PUPR Lamsel," ujar Ali Fikri, Senin, 13 Juli 2020.

Dia memaparkan barang yang sudah diamankan antara lain dokumen-dokumen yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan penyidikan saat ini dan akan dilakukan penyitaan setelah mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK.

"Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena sebagaimana telah kami sampaikan kebijakan pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan," ujarnya.

Disinggung apakah perkara ini bakal menyeret tersangka baru, ia tak menampik, namun masih dalam pengembangan. "Iya pengembangan perkara sebelumnya," katanya.

Dari perkara ini total ada empat orang terpidana, yakni eks Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan yang divonis 12 tahun penjara dan membayar denda Rp500 juta dan uang pengganti Rp66.772.920.145 serta pencabutan hak politik selama 3 tahun sejak selesai menjalani hukuman pokok.

Sementara Agus Bakti Nugroho dan Anjar Asmara, eks Kadis PUPR Lampung Selatan, divonis empat tahun penjara. Mereka juga dibebani membayar denda Rp200 juta, subsider denda untuk terdakwa ABN dengan pidana hukuman empat bulan dan terdakwa Anjar tiga bulan. Ketiganya berperan sebagai penerima suap.

Kemudian Gilang Ramadhan divonis 2 tahun 3 bulan dan denda pidana Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. Gilang selaku pemilik CV 9 Naga merupaka penyuap.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar