#kpk#korupsi#beritalampung#pilkada

KPK Tetap Selidiki Kepala Daerah Korupsi di Tengah Pilkada

( kata)
KPK Tetap Selidiki Kepala Daerah Korupsi di Tengah Pilkada
Foto: Dok


Bandar Lampung (Lampost.co): Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengatakan pengusutan laporan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah tetap berlangsung meski sejumlah daerah sedang melaksanakan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango juga menyatakan sedang melakukan penyelidikan terhadap para calon kepala daerah yang sedang bertarung dalam kontestasi Pilkada.

“Hukum dan politik adalah dua rel yang berbeda. Politik pilkada sedang berlangsung, tapi bukan berarti proses penegakan hukum tak berjalan. Jangan anggap hukum berhenti di saat pilkada. Penegakan hukum tidak akan terganggu oleh pelaksanaan pilkada,” ujar Firli, dalam keterangan resmi yang diterima Lampost.co, Selasa, 10 November 2020.

Data KPK per Oktober 2020 tidak kurang dari 143 kepala daerah yang terdiri atas 21 gubernur serta 122 bupati dan wali kota yang telah didakwa oleh KPK.

Firli juga memastikan tidak akan mandek melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah walaupun pilkada tengah berproses. 

Pelaksanaan pilkada, lanjut Firli, dapat menjadi pintu masuk bagi timbulnya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah. Firli berharap jangan sampai ketika calon kepala daerah sudah terpilih sebagai pemimpin daerah, beberapa waktu kemudian kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi. 

Karena itu, lanjutnya, sejak awal pemilihan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah harus mengetahui bagaimana menghindari potensi munculnya benturan kepentingan. Salah satunya benturan kepentingan dalam pendanaan pilkada. 

“Survei KPK di tahun 2018 memperlihatkan adanya 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai mengakui adanya donatur dalam pendanaan pilkada,” katanya.

Hadirnya donatur, sambung Firli, disebabkan kebutuhan biaya pilkada lebih besar ketimbang kemampuan harta calon kepala daerah untuk mencukupi pembiayaan pilkada. Sumbangan donatur, lanjutnya, berkonsekuensi kepada pretensi para sponsor tersebut untuk mendapatkan kemudahan perizinan menjalankan bisnis, keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya. 

“Hasil telaah KPK di 2018 itu juga menemukan bahwa sebagian besar calon kepala daerah atau 83,80 persen dari 198 responden. Mengutarakan mereka akan memenuhi ambisi para donatur tersebut ketika dia menjabat,” ujar Firli.

Sesuai catatan survei KPK, total harta rata-rata pasangan calon adalah Rp18,03 miliar. Padahal, berdasarkan wawancara mendalam dari survei KPK itu disebutkan bahwa untuk bisa mengikuti tahapan pilkada, pasangan calon di tingkat kabupaten/kota harus memegang uang antara Rp5-10 miliar, yang bila ingin menang idealnya musti menggenggam dana sekitar Rp65 miliar. 

Responden dari survei KPK itu menyatakan bahwa dana terbesar yang dikeluarkan adalah biaya untuk sosialisasi atau pertemuan (60,1%), biaya operasional meliputi logistik, transportasi, konsumsi, atribut, baliho, dan lain-lain (42,4%), biaya saksi (28,3%), dan dana kampanye (24,2%).

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar