KPKKorupsibansos

KPK Terus Dalami Unsur Kerugian Negara dalam Korupsi Bansos

( kata)
KPK Terus Dalami Unsur Kerugian Negara dalam Korupsi Bansos
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers virtual di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berhenti mengusut unsur kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) sembako covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 2020. Penyidik terus mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kasus itu.

 

"Semua akan didalami," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Penunjang KPK, Jakarta Selatan, Senin, 14 Desember 2020.

Menurut Alex, KPK masih menelusuri rangkaian proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam program bansos. Jika ada perkembangan informasi serta alat bukti terkait kerugian negara, penyidik akan memaparkan ke pimpinan KPK.

"Misalnya ada dugaan penggelembungan harga hingga menyebabkan kerugian negara, kemudian kita akan kembangkan dengan menerbitkan sprindik (surat perintah penyidikan)," ujar Alex.

Alex mengatakan tersangka kasus korupsi dana bansos masih dijerat dengan pasal suap kepada penyelenggara negara. Jika terbukti terdapat unsur kerugian negara, pelaku terancam dijerat Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan setiap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dikenakan hukuman paling lama Rp20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Kemudian dalam ayat (2) dicantumkan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Jerat hukuman mati kerap didengungkan kepada Menteri nonaktif Sosial Juliari P Batubara karena perbuatan rasuahnya di saat negara tengah menghadapi pandemi covid-19. Penggunaan Pasal 2 ayat (2) juga kerap disinggung publik.

"Kita lihat sistematisnya, kalau memang masif, dan dia otak pelakunya dan kerugiannya triliunan, ya, dimungkinkan kalau berdasarkan UU yang ada. Kalau hukumannya sih terserah hakim," kata Alex.

Juliari P Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako covid-19 di Jabodetabek pada 2020. Kasus ini menjerat empat tersangka lain, yakni dua pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso serta pihak swasta Ardian IM dan Harry Sidabuke.

KPK menduga kongkalikong para tersangka membuat Juliari menerima Rp17 miliar dari dua periode pengadaan bansos sembako. Kasus ini terungkap bermula dari penangkapan Matheus. KPK mengendus adanya pemberian uang dari para tersangka dan sejumlah pihak, salah satunya kepada Juliari.

Penyerahan uang dilakukan pada Sabtu dini hari, 5 Desember 2020. Fulus Rp14,5 miliar dari Ardian dan Harry itu disimpan dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil.

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, Ardian dan Harry disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Winarko







Berita Terkait



Komentar