#gratifikasi#kpk

KPK Terima Laporan Gratifikasi Total Rp11,9 Miliar

( kata)
KPK Terima Laporan Gratifikasi Total Rp11,9 Miliar
Ilustrasi KPK. Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima laporan penerimaan gratifikasi pada periode 1 Januari hingga 21 April 2020 dengan total pelaporan mencapai Rp11,9 miliar.

"Dari total 665 laporan yang masuk, 456 di antaranya atau sekitar 69 persen disampaikan melalui medium pelaporan aplikasi gratifikasi online (GOL)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK bidang Pencegahan Ipi Maryati di Jakarta, Minggu, 26 April 2020.

Dia menjelaskan dari 456 laporan itu 314 merupakan laporan dari aplikasi GOL yang dikelola unit pengelola gratifikasi (UPG) instansi. Kemudian, 142 laporan dari aplikasi GOL individu.

Sisanya 97 laporan disampaikan melalui surat elektronik atau e-mail, 46 laporan dengan datang langsung ke Gedung KPK, 38 laporan melalui surat atau pos, dan 28 laporan lainnya melalui pesan WhatsApp. Jenis laporan yang paling banyak diterima berupa uang atau setara uang dengan 329 laporan. Sementara, 206 laporan berjenis barang.

"Selanjutnya masing-masing berjumlah 36 laporan adalah jenis yang bersumber dari pernikahan berupa uang, kado barang, karangan bunga, dan makanan/barang mudah busuk. Selebihnya jenisnya beragam mulai dari akomodasi, parsel, sponsorship, voucher, dan fasilitas lainnya," ujarnya.

Berita terkait: KPK Tak Perpanjang Lagi Batas Akhir LKHPN

Kendati demikian, KPK menutup sementara layanan publik untuk pelaporan penerimaan gratifikasi secara tatap muka. Ini untuk mencegah penularan virus korona (covid-19).

Lembaga antirasuah mendorong pelaporan disampaikan secara daring salah satunya melalui aplikasi GOL. Aplikasi dapat diakses melalui laman gol.kpk.go.id atau juga bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.

Tercatat, nominal pelaporan penerimaan gratifikasi sejak 17 Maret 2020 tidak kurang dari Rp3,5 miliar. Laporan gratifikasi berbentuk uang, barang, makanan, hingga hadiah pernikahan.

Penerima gratifikasi mesti melaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Pelaporan gratifikasi bagi penyelenggara negara diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana penjara yaitu paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

Medcom



Berita Terkait



Komentar