#Korupsi#OTTKPK

KPK Temukan Berkas Transaksi Korupsi Ekspor Benur

( kata)
KPK Temukan Berkas Transaksi Korupsi Ekspor Benur
Plt juru bicara KPK Ali Fikri. Medcom.id/Arga Sumantri


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) menggeledah tiga lokasi di Bekasi, Jawa Barat, terkait dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur pada Selasa, 1 Desember 2020. Sejumlah dokumen transaksi lobster disita dalam penggeledahan itu.

"Adapun barang yang ditemukan dan diamankan di antaranya yaitu dokumen terkait ekspor benih lobster, dokumen transaksi keuangan yang diduga terkait dengan dugaan pemberian suap dan bukti-bukti elektronik lainnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 3 Desember 2020.

Sebanyak tiga lokasi yakni kantor dan gudang PT Dua Putra Perkasa (DPP) serta rumah DirekturPT DPP Suharjito (SJT). Penggeledahan dilakukan sejak pukul 15.00 WIB sampai 24.00 WIB.

Saat ini seluruh barang yang disita KPK sedang dianalisa oleh penyidik. Barang bukti itu diharap bisa jadi petunjuk awal mula pemufakatan jahat yang dilakukan seluruh tersangka.

Perkara ini menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya. Sebanyak enam tersangka sebagai penerima yakni Staf Khusus Menteri KP Safri, Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri KP Ainul Faqih, Amiril Mukminin, serta Edhy Prabowo.

Satu tersangka sebagai pemberi yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan USD100ribu (Rp1,4 miliar, kurs USD1=Rp14.200) dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan untuk berbelanja dengan istri serta Andreau dan Safri ke Honolulu, Hawaii.

Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.

Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Abdul Gafur







Berita Terkait



Komentar