kpkkorupsibirokrasi

KPK Tawarkan Formula Antikorupsi Pada Sistem Birokrasi

( kata)
KPK Tawarkan Formula Antikorupsi Pada Sistem Birokrasi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam telekonferensi di Jakarta. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menawarkan formula antirasuah untuk perbaikan sistem birokrasi lembaga pemerintahan. Hal ini sesuai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut reformasi birokrasi memperkecil peluang korupsi saat peringatan hari antikorupsi sedunia (Hakordia).

 

"KPK akan memberikan rekomendasi bagaimana terkait dengan perbaikan sistem karena sistem yang baik akan tentu dapat menutup peluang dan kesempatan untuk setiap orang yang ingin melakukan korupsi," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Sabtu, 19 Desember 2020.

Firli setuju dengan Jokowi. Menurutnya, reformasi birokrasi bisa membuat transparasi lembaga atau instansi lebih tinggi lagi. Dengan itu, korupsi akan sulit dilakukan.

"Penyederhanaan sistem harus sejalan dengan transparansi sehingga dapat dilihat bagian mana dari sistem-sistem tersebut yang berpengaruh atau berpeluang dapat menimbulkan tindak pidana korupsi," ujar Firli.

Menurut Firli reformasi birokrasi perlu dilakukan dengan segera. Hal itu perlu dilakukan untuk membuat negara lebih maju.

Dia menyebut, Jokowi telah menegaskan birokrasi bukan agenda yang menghambat. Sehingga diharapkan ke depan tak ada lagi tumpang tindih regulasi yang rumit.

"Tidak ada lagi tumpang tindih regulasi yang merumitkan, yang menjebak semua pihak dalam risiko sehingga harus segera di akhiri," tutur Firli.

Sebelumnya, Jokowi menyebut reformasi birokrasi bisa memperkecil peluang korupsi. Penyederhanaan izin ini harus dilakukan di sektor-sektor yang berhubungan dengan masyarakat.

"Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang memengaruhi ekosistem berusaha terutama pada usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) menjadi perhatian utama pemerintah," kata Jokowi dalam sambutan Hari Antikorupsi Dunia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 16 Desember 2020.

Winarko







Berita Terkait



Komentar