#nasional#OTT#wahyu-setiawan
OTT KPK

KPK Tahan Komisioner KPU Wahyu Setiawan

( kata)
KPK Tahan Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Foto: MI/ Rommy Pudjianto

JAKARTA (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Jumat dini hari, 10 Januari 2020. Sebelumnya, Wahyu ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

"Ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi seperti dilansir Antara, di Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.

Berdasarkan pantauan, Wahyu keluar dari gedung KPK, Jakarta sekitar pukul 01.20 WIB setelah menjalani pemeriksaan intensif pasca terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Rabu, 8 Januari 2020.

Wahyu pun menyampaikan permohonan maaf atas kasus suap yang menjeratnya tersebut. Dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan kasus rasuah.

"Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan kepada seluruh jajaran KPU," ucap dia.

Ia menyatakan bahwa kasusnya murni masalah pribadi. Ia akan menghormati proses hukum yang akan dijalaninya di KPK.

"Ini murni masalah pribadi saya dan Insya Allah sebagai warga negara saya menghormati proses hukum dan saya juga akan melakukan upaya-upaya sebagaimana mestinya," ujar Wahyu.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat orang tersangka. Mereka yakni Komisioner KPU Wahyu Setiawan; eks Anggota Bawaslu sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina; Harun; dan orang diduga suruhan Harun, Saeful.

Atas perbuataannya, Wahyu dan Agustiani selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Harun dan Saeful selaku pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar