#asimilasi#viruscorona#narapidana#beritalampung

KPK Soroti Dugaan Pungli Napi Asimilasi Covid-19

( kata)
KPK Soroti Dugaan Pungli Napi Asimilasi Covid-19
Foto: Dok


Bandar Lampung (Lampost.co): Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap narapidana program asimilasi Covid-19 di Lampung yang diduga dimintai sejumlah uang disoroti oleh KPK.

Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan KPK berharap tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi covid-19 untuk keuntungan pribadi, dan pembebasan narapidana benar-benar akurat, dan napi yang mendapatkan program asimiasli harus tepat sasaran sesuai syarat.

"Kami berharap Kementerian Hukum dan HAM memiliki data yang akurat dalam implementasi kebijakan di lingkungan Lapas di tengah pandemi Covid-19 ini," ujarnya, Selasa, 21 April 2020.

Di samping itu, pembenahan pengelolaan Lapas kedepan harus menjadi agenda prioritas sebagaimana rekomendasi hasil kajian KPK, karena dengan cara ini bisa memastikan tujuan pembinaan di Lapas dapat tercapai dan persoalan over kapasitas dapat diminimalisir dengan pemetaan yang sistematis dan terukur.

"Layanan pemasyarakatan ini merupakan bagian dari pelayanan publik. Jika informasi tersebut benar, saya kira silahkan disampaikan kepada pihak terkait saber pungli. Karena tidak seharusnya dalam situasi seperti ini dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi," katanya.

Sementara itu, hingga 22 april 2020 Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkum HAM, masih belum menemukan adanya pungli. Kendala mereka masih sama, karena media tidak memberikan informasi ke Tim Inspektorat.

"Justru saya tunggu informasi dari (media), kalau ada yang mau bersaksi bahwa telah terjadi pungli pada saat dikeluarkan dalam program asimilasi di Lapas dan Rutan," ujar Irwil II Itjen Kemenkumham Tholib, Selasa, 21 April 2020.

Tholib menambahkan dalam melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah sesuai SOP dan profesional. "Tapi kalau memang bukti tidak ada, tentu kita tidak akan paksakan untuk menjatuhkan sanksi, karena sanksi itu dijatuhkan berdasarkan bukti dan fakta," ujarnya. 

Ombudsman RI Perwakilan Lampung pun memberikan tanggapan terkait dugaan pungli napi penerima program asimilasi covid-19.

Dugaan ini sudah mendapatkan atensi dari Kanwil Kemenkum HAM Lampung maupun Itjen Kemenkum HAM RI dengan membentuk tim investigasi, kendati hasilnya masih nihil.

Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan karena tim dari internal sudah dibentuk, maka Ombudsman menunggu seperti apa hasil investigasi dari tim internal.

"Saya coba nanti koordinasi dengan kanwil, karena secara internal mereka sudah bergerak," ujarnya, Senin, 20 April 2020.

Namun, jika memang adanya dugaan pungli di LP atau Rutan, bahkan secara sistemik, Ombudsman bisa menerima laporan tersebut baik dari masyarakat yang mengetahui, ataupun napi yang menjadi korban.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar