ottKPKsuap

KPK Sita Uang Rp2 Miliar di OTT Bupati Banggai Laut

( kata)
KPK Sita Uang Rp2 Miliar di OTT Bupati Banggai Laut
Konferensi pers penetapan tersangka OTT Bupati Banggai Laut. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang Rp2 miliar saat operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Wenny Bukamo. Wenny diduga menerima uang dari sejumlah kontraktor.

"Uang Rp2 miliar dikemas dalam kardus," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Desember 2020.

Nawawi mengungkapkan kasus ini terendus pada Kamis, 3 Desember 2020. KPK menerima laporan adanya dugaan pemberian uang dari Direktur PT Andronika Putra Delta, Andreas Hongkoriwang (AHO), kepada Wenny.

Fulus ditransfer melalui rekening salah satu perusahaan milik Komisaris PT Bangun Bangkep Persada Hedy Thiono (HDO) senilai Rp200 juta. KPK menduga penyetoran uang merupakan sisa pembayaran dari kesepakatan awal.

Wenny diduga memerintahkan orang kepercayaan bupati, Recky Suhartono Godiman (RSG), membuat kesepakatan kerja untuk beberapa proyek. Salah satunya, proyek ruas jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Banggai Laut.

Wenny juga diduga 'memainkan' pelelangan beberapa proyek dengan Kepala Dinas PUPR Basuki Mardiono dan Kabid Cipta Karya Banggai Laut Ramli Hi Patta. Dia diduga menerima fee untuk memenangkan proyek pada Dinas PUPR Banggai Laut Tahun 2020.

Fee terkumpul Rp1 miliar sejak September-November 2020. Uang disimpan dalam kardus di rumah Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono (HTO).

Total uang yang terkumpul sampai Desember 2020 mencapai Rp2 miliar. Uang itu siap diserahkan kepada Wenny. Namun, digagalkan oleh penyidik KPK.

Enam orang ditetapkan sebagai tersangka. Tiga orang sebagai penerima yakni Wenny, orang kepercayaan bupati Recky Suhartono Godiman (RSG); dan Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono (HTO).

Kemudian tiga orang pemberi yakni Komisaris PT Bangun Bangkep Persada Hedy Thiono (HDO); Direktur PT Antamusa Karyatama Mandiri Dzufri Katili (DK); dan Direktur PT Andronika Putra Delta, Andreas Hongkoriwang (AHO).

Penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu, pemberi dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Winarko







Berita Terkait



Komentar