#nasional#kasus-suap#kpk

KPK Siap Lawan Praperadilan Nurhadi Cs

( kata)
KPK Siap Lawan Praperadilan Nurhadi Cs
Ilustrasi - Medcom.id.

JAKARTA (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan tiga tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) mengajukan gugatan praperadilan. Upaya hukum itu disebut hak dari seorang tersangka.

Tiga tersangka yang mengajukan praperadilan itu yakni mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiono, serta Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Gugatan praperadilan itu telah dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Praperadilan merupakan hak ya dari seorang tersangka, sekalipun sudah dilakukan kemarin, dan kemudian permohonan itu sudah ditolak oleh majelis hakim," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Februari 2020.

Pengajuan praperadilan tidak akan menghentikan proses penyidikan. Lembaga Antirasuah bakal terus berupaya menuntaskan kasus tersebut.

KPK bahkan tak segan melakukan upaya pemanggilan paksa terhadap Nurhadi CS. "Prosesnya tentu tidak bisa kami sampaikan karena itu bagian proses penanganan perkara yg sedang berjalan," kata Ali.

KPK menetapkan tiga orang tersangka terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, Nurhad, Rezky, dan Hiendra.

Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016 senilai Rp46 miliar. Suap diterima Nurhadi dan menantunya dari dua pengurusan perkara perdata di MA.

Perkara pertama melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kedua, pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT, total penerimaannya mencapai Rp33,1 miliar.

Sedangkan gratifikasi diterima Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016, totalnya sekitar Rp12,9 miliar. Gratifikasi ini berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.

Nurhadi dan Rezky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Bambang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar