#kpk

KPK Setop 36 Kasus di Tahap Penyelidikan

( kata)
KPK Setop 36 Kasus di Tahap Penyelidikan
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah menghentikan 36 perkara yang berada dalam tahap penyelidikan. Hal ini sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas pada publik sebagaimana diatur di Pasal 5 UU KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan perlu dipahami penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan penyelidik menemukan suatu peristiwa pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dari definisi penyelidikan ini dapat dipahami dalam prosesnya terdapat kemungkinan sebuah perkara ditingkatkan ke penyidikan atau tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan.

Ketika di tahap penyelidikan ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke penyidikan. Namun, sebaliknya sebagai konsekuensi logis, jika tidak ditemukan hal tersebut, perkara dihentikan penyelidikannya.

"Perlu juga kami sampaikan, penghentian perkara di tingkat penyelidikan ini bukanlah praktik yang baru dilakukan saat ini saja di KPK. Data 5 tahun terakhir sejak 2016, total KPK pernah menghentikan penyelidikan 162 kasus," ujarnya, Kamis, 20 Februari 2020.

Ali menambahkan penghentian tersebut tentu dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah hal, seperti sejumlah penyelidikan sudah dilakukan sejak 2011 (9 tahun), 2013, 2015, dan lain-lain.

"Selama proses penyelidikan dilakukan tidak terpenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, seperti bukti permulaan yang cukup, bukan tindak pidana korupsi, dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum," ujarnya.

Untuk 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam, seperti dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/D.

 

Selain itu, sesuai dengan Pasal 40 UU KPK No 30 Tahun 2002 yang melarang KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan, maka di tahap penyelidikan KPK wajib memastikan seluruh kasus yang naik ke penyidikan memiliki bukti yang kuat. Sehingga sudah sepatutnya proses penghentian sebuah perkara dilakukan di tahap penyelidikan.

Sama halnya dengan pascaberlakunya UU KPK yang baru. Meskipun UU No. 19 Tahun 2019  membuka ruang secara terbatas bagi KPK menghentikan perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan, KPK tetap wajib menangani perkara secara hati-hati.

Pada Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 penghentian penyidikan dapat dilakukan jika belum selesai dalam jangka waktu 2 tahun. "Sehingga, dalam proses penyelidikanlah kecukupan bukti awal diuji sedemikian rupa. Jika bukti cukup dapat ditingkatkan ke penyidikan. Sebaliknya, jika tidak cukup, wajib dihentikan.KPK perlu menyampaikan informasi ini sebagai bentuk perwujudan prinsip kepastian hukum sekaligus keterbukaan pada publik," ujarnya.

Ditanya apakah perkara yang penyelidikannya berasal dari Lampung, Ali tak bisa memberikan jawaban rinci. “Untuk detail perkara tidak bisa kami sampaikan karena bagian dari informasi yang dikecualikan," katanya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar