#korupsi#feeproyek#kutaitimur

KPK Selisik Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Kutai Timur

( kata)
KPK Selisik Pengadaan Barang dan Jasa di Pemkab Kutai Timur
Gedung KPK.Dok.Medcom.id

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami rasuah yang dilakukan Bupati Kutai Timur Ismunandar dengan memeriksa sembilan dari 11 saksi yang dipanggil.

"Penyidik KPK mengonfirmasi keterangan para saksi tersebut terkait proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Juli 2020.

Kesembilan saksi itu, yaitu dua orang PPK Dinas PU Kabupaten Kutai Timur, Rudi, dan Haris Afandi; staf bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Kutai Timur, Indra Nur Fahrial; sopir Ismunandar, Didik; Kabid Sumber Daya Air Dinas PU Kabupaten Kutai Timur, Reza Renanta; Kasatpol PP Kabupaten Kutai Timur, Didi Herdiansyah; PNS Dinkes Kutai Timur, Mirwan; dan ADC Ismunandar, Hafarudin.

KPK juga mengonfirmasi beberapa isu lain dari para saksi. Salah satunya pemberian mobil yang diterima Ismunandar. "Mengenai dugaan pengaturan jumlah fee yang sudah diatur dan ditentukan serta dugaan informasi adanya pemberian mobil kepada tersangka Ismunandar," ujar Ali.

Keterangan sembilan orang itu sudah dicatat untuk penguatan bukti. KPK bakal mengatur ulang jadwal pemeriksaan bagi saksi yang tidak bisa hadir.

"Mengingatkan agar kepada saksi-saksi yang dipanggil penyidik KPK agar kooperatif hadir memenuhi kewajiban hukum tersebut," tutur Ali.

Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Lima tersangka penerima suap, yakni Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Timur Musyaffa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Suriansyah, dan Kepala Dinas PU Aswandini. Tersangka pemberi suap, yakni kontraktor Aditya Maharani dan pihak swasta Deky Aryanto.

Penerima suap dijerat Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Medcom



Berita Terkait



Komentar