#LHKPN

KPK Rekomendasikan Sanksi Pejabat Tak Lapor LHKPN

( kata)
KPK Rekomendasikan Sanksi Pejabat Tak Lapor LHKPN
Gedung Merah Putih KPK. MI/Rommy Pujianto


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sebanyak 74 penyelenggara negara (PN) belum melaporlan harta kekayaannya selama periode 2019. Padahal, batas akhir penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2019 yang semula 31 Maret 2020 telah diperpanjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai 30 April 2020 akibat pandemi Covid-19.

Data yang didapat dari KPK RI per 31 Desember 2020, PN yang belum melapor periode 2019 adalah;

1. DPRD Lampung Utara 2 orang dari 47 wajib lapor

2. DPRD Pesisir Barat 16 orang dari 43 wajib lapor 

3. DPRD Tanggamus 3 orang dari 44 wajib lapor

4. Pemkab Lampung Tengah 21 orang dari 322 wajib lapor

5. Pemkab Lampung Utara 3 orang dari 66 wajib lapor.

6. Pemkot Metro 5 orang dari 199 wajib lapor.

7. Pemprov Lampung 22 orang dari 236 wajib lapor

8. Bank Lampung 2 orang dari 51 orang wajib lapor.

Baca: KPK Tagih LHKPN 2020, Sebanyak 74 Pejabat di Lampung Malah belum Lapor Periode 2019

 

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, mengatakan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPK No. 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat PN berdinas untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

"Direkomendasikan ke pimpinan lembaga sanksinya," ujarnya, Jumat, 22 Januari 2021.

Sebelumnya, KPK juga telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 93 Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2020. 

Baca: KPK Ingatkan Pejabat Lampung Lapor LHKPN Paling Telat 31 Maret 2021

"Melalui surat edaran tersebut, KPK mengimbau seluruh pimpinan instansi eksekutif, yudikatif, legislatif maupun BUMN/BUMD untuk mengingatkan seluruh wajib LHKPN di lingkungannya agar segera menyampaikan LHKPN secara tepat waktu. LHKPN disampaikan melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id paling lambat 31 Maret 2021," ujar Ipi.

Ipi memaparkan terbitnya Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK mengimbau pimpinan instansi untuk menyesuaikan regulasi internal terkait LHKPN sesuai dengan peraturan terbaru tersebut. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar