#KPK#PolemikKPK

KPK Persilakan Uji TWK Melalui Jalur Hukum

( kata)
KPK Persilakan Uji TWK Melalui Jalur Hukum
KPK Minta Protes TWK Dilakukan Melalui Jalur Hukum Plt juru bicara KPK, Ali Fikri/Antara/M Risyal Hidayat.


Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak melanggar hukum. Masyarakat diminta menempuh jalur hukum jika memiliki pandangan pelaksanaan TWK salah.

"Jika ada yang berpendapat lain silakan dilakukan uji terhadap ketentuan dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 19 Juni 2021.

Ali mengatakan pelaksanaan TWK memang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Namun, pelaksanaan TWK diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, dan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021.

Dua beleid itu jadi acuan KPK melaksanakan TWK dalam proses alih status pegawai menjadi apratur sipil negara (ASN). Lembaga Antikorupsi memastikan pengadaan dan pelaksanaan TWK tidak asal-asalan.

"Kami berpandangan seluruh proses-proses dimaksud telah sesuai mekanisme dan aturan hukum yang berlaku," ujar Ali.

Meski begitu, KPK terbuka jika ada masyarakat yang menilai pelaksanaan TWK tidak sesuai dengan aturan. Komisi Antirasuah lapang dada jika ada masyarakat yang menempuh jalur hukum untuk mempermasalahkan pelaksanaan TWK.

"Baik melalui Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," kata Ali.

Abdul Gafur







Berita Terkait



Komentar