#kpk#korupsi#suap

KPK Periksa Wagub Lampung 8 Jam

( kata)
KPK Periksa Wagub Lampung 8 Jam
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim berjalan keluar usai diiperiksa sebagai saksi di gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, Selasa, 26 November 2019. MI/Susanto

Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim memenuhi panggilan KPK dan menjalani pemeriksaan selama 8 jam, 15 menit, Selasa, 26 November 2019. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisaris PT Sharleen Raya, Hong Arta John Alfred dalam kasus suap proyek di lingkungan Kementerian PUPR.

Dia diduga memberikan suap kepada sejumlah pihak terkait, seperti Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran Mustary senilai Rp8 miliar dan Rp2,6 miliar pada pertengahan 2015.

“Hari ini telah hadir Saksi Chusnunia, wakil Gubernur Lampung, yang diperiksa untuk perkara tersangka HA (Hong Arta) dalam kasus suap terkait proyek di Kementerian PUPR. Saksi tadi datang ke KPK sekitar pukul 09.45 WIB dan selesai dilakukan pemeriksaan pada sekitar pukul 17.30 WIB," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa, 26 November 2019.

Informasi yang didapat Lampost.co, Nunik dan eks kader PKB Lampung diperiksa  lantaran adanya surat justice collaborator (JC) yang diajukan mantan anggota DPR Musa Zainudin. Dalam surat JC empat lembar tersebut, Musa memaparkan aliran dana ke PKB,  termasuk diduga mengalir ke Muhaminim Iskandar yang juga dipanggil menjadi saksi dalam perkara ini. 

Musa ditunjuk sebagai ketua kelompok komisi Fraksi PKB di Komisi V DPR untuk mengamankan jatah proyek Komisi V DPR pada RAPBN 2016.

Sayangnya, Febri belum menjawab hal tersebut. Dia mengatakan KPK hanya mendalami aliran dana terkait proyek PUPR.

"Pada saksi didalami pengetahuannya tentang aliran dana terkait proyek di Kementerian PUPR dalam perkara ini," katanya.

Sebelumnya, Chusnunia mangkir dari panggilan KPK pada 20 November 2019. "Chusnunia (Wakil Gubernur Lampung) saksi HA TPK menerima hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TA 2016. Tidak datang. Surat panggilan belum sampai," ujar Febri, Rabu 20 November 2019.

Sebelumnya KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Pada 19 November 2019, KPK menjadwalkan pemeriksaan Muhaimin Iskandar selaku ketua DPP PKB. Kemudian Khaidir Bujung dan Hidir Ibrahim,  mantan anggota DPRD Lampung dari Fraksi PKB.

Namun, Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, mangkir. "Muhaimin Iskandar (anggota DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) tidak hadir pada agenda pemeriksaan 19 November," katanya.

Kemudian pada Senin, 18 November, dua anggota DPRD Lampung dari Fraksi PKB, yakni Oktarijaya dan Midi Ismanto dari Fraksi Demokrat. "Midi Ismanto dan Oktarijaya hadir," katanya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar