KPKrumahdinas

KPK Periksa Rumah Dinas Edhy Prabowo

( kata)
KPK Periksa Rumah Dinas Edhy Prabowo
Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggeledah rumah dinas Edhy Prabowo hari ini, Jumat, 27 November 2020. Selain itu, KPK pula akan menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
  
"Kita akan lakukan penggeledahan secara menyeluruh," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 26 November 2020.
 
Menurut dia, rencana penggeledahan telah disusun sejak penangakapan Edhy Prabowo pada Rabu, 25 November 2020. KPK langsung mengerahkan tim ke kantor KKP dan rumah dinas Edhy di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. 

Karyoto mengatakan penyidik belum berkesempatan menggelar penggeledahan. Pasalnya, proses penangkapan, pemeriksaan, hingga penahanan tergolong menyita waktu serta tenaga. 

"Hari ini belum bisa dilaksanakan (penggeledahan) karena cukup menyita tenaga dan waktu penyidik untuk menyelesaikan pemeriksaan," ucap Karyoto.
 
Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK Rabu dini hari, 25 November 2020. Enam tersangka sebagai penerima, yakni Staf Khusus Menteri KP Safri (SAF), Staf Khusus Menteri KP Andreau Pribadi Misanta (APM), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), istri Staf Menteri KP Ainul Faqih (AF), Amiril Mukminin (AM) serta Edhy Prabowo.
 
Satu tersangka sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito (SJT). Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan US$100ribu (Rp1,4 miliar, kurs Rp14.200) dalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan untuk berbelanja dengan istri serta Andreau dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Diduga, ada monopoli yang dilakukan KKP dalam kasus ini. Sebab ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan melalui PT Aero Citra Kargo (ACK) dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. 
 
 

Medcom







Berita Terkait



Komentar