KPK#periksa#PJT#nasional

KPK Periksa Kadiv P3 Perum Jasa Tirta II

( kata)
KPK Periksa Kadiv P3 Perum Jasa Tirta II
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: MI).

JAKARTA (Lampost.co)--Kadiv P3 Perum Jasa Tirta II Esthi Pambangun dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa konsultasi di Perusahaan Umum Jasa Tirta (PJT) II Tahun 2017.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DS (Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (19/12/2018).

Penyidik juga memanggil sepuluh saksi lain. Mereka ialah Kadiv Pengendalian Kinerja dan Sistem Manajemen PJT II Muhammad Syamsul Rizal, Ketua STAI INABA Yoyo Sudaryo, dan Administrative Secretary di Talenta Aluminium Rennys Amalia.

Sedangkan enam saksi lain ialah Bayu Indra Setia, Evan Jaelani, Novi Rukhviyanti, Ivan Aries Setiawan, Leni Susanti, dan Nur Hayati. Keenamnya berprofesi sebagai dosen. "Mereka juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka DS," ucap Febri.

KPK menetapkan Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) II, Djoko Saputro dan satu pihak swasta Andririni Yaktiningsasi (AY) sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan jasa konstruksi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017.

Djoko yang diangkat sebagai Dirut PJT II pada 2016 diduga memerintahkan jajarannya merelokasi anggaran. Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat yang pada awalnya senilai Rp2,8 miliar menjadl Rp9,55 miliar.

Relokasi anggaran perencanaan strategis korporat dan proses bisnis itu bernilai Rp3.820.000.000. Sedangkan perencanaan komprehensif pengembangan SDM PJT II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan Rp5.730.000.000.

Djoko lantas mengutus Andririni sebagai pelaksana kedua kegiatan. Andririni diduga menggunakan nama PT Bandung Management Economic Center dan PT 2001 Pangripta.

Realisasi penerimaan pembayaran kedua pelaksanaan proyek sampai akhir 2017 diduga mencapai Rp5.564.413.800. Andririni dan Djoko juga diduga mencantumkan nama para ahli di dalam kontrak hanya sebagai formalitas memenuhi syarat administrasi lelang.

Djoko dan Andririni disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

Medcom.id



Berita Terkait



Komentar