#KPK#Korupsi#ImamNahrawi#Nasional

KPK Periksa Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Hari Ini

( kata)
KPK Periksa Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Hari Ini
Mantan Menpora Imam Nahrawi. Foto: Medcom.id/Dheri

JAKARTA (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Menpora Imam Nahrawi. Politikus PKB itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora pada KONI 2018.
 
“Kami menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka IMN sebagai tersangka,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 26 September 2019.
 
Lembaga Antirasuah mengultimatum Imam untuk bersikap kooperatif menjalani proses hukum yang berjalan. Terpenting, hadir dalam pemeriksaan besok.

“Kami harap yang bersangkutan bisa hadir dalam pemeriksaan,” tegasnya.
 
Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya (aspri) Miftahul Ulum. Imam diduga menerima suap dan gratifikasi sebanyak Rp26,5 miliar melalui Ulum.
 
Pemberian uang itu sebagai komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018. Imam menerima suap dan gratifikasi itu sebagai Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan Menpora.
 
Penetapan tersangka Imam merupakan hasil pengembangan dari perkara sebelumnya yang menjerat lima orang sebagai tersangka. Mereka yakni, Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy, dan Deputi IV Kemenpora Mulyana.
 
Kemudian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Pumamo dan Staf Kemenpora Eko Tryanto. Kelima orang itu telah mejalani sidang dan telah divonis bersalah di Pengadilan tingkat pertama.
 
Imam dan Miftahul dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 junto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Medcom.id



Berita Terkait



Komentar