kpkkkpbenur

KPK Periksa Dua Sespri Edhy Prabowo

( kata)
KPK Periksa Dua Sespri Edhy Prabowo
Dok. Lampost.co


JAKARTA (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua Sekretaris Pribadi Menteri nonaktif Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Fidya Yusri dan Anggia Putri Tesalonikacloer. 

Mereka bakal dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap perizinan tambak, usaha, dan pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya pada 2020.
 
"Keduanya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Desember 2020.
 
KPK juga memanggil ajudan Menteri Kelautan dan Perikanan Dicky Hartawan, seorang ibu rumah tangga Devi Komalah Sari, dan Sales PT PLI Ellen. Ketiganya juga dipanggil untuk kepentingan yang sama.

KPK masih terus mendalami kasus dugaan rasuah yang dilakukan Edhy cs. KPK juga menggeledah rumah di Kompleks Rumah Dinas DPR, Kalibata, Jakarta Selatan, untuk mencari bukti rasuah Edhy.
  
Edhy ditetapkan sebagai tersangka bersama enam orang lainnya dalam kasus ekspor benih lobster (benur). Sebanyak enam tersangka diduga menerima suap. 

Mereka adalah Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri,Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreau Pribadi Misanta, pengurus PT ACK Siswadi, istri Staf Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, pihak swasta Amiril Mukminin, serta Edhy.
 
Seorang tersangka diduga sebagai pemberi, yakni Direktur PT DPP Suharjito. Edhy diduga menerima Rp3,4 miliar dan 100 ribu dolar ASdalam korupsi tersebut. Sebagian uang digunakan Edhy Prabowo untuk berbelanja bersama istri, Andreau, dan Safri ke Honolulu, Hawaii.
 
Kementerian Kelautan dan Perikanan diduga memonopoli dalam kasus ini. Sebab, ekspor benur hanya bisa dilakukan melalui PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor.
 
Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Sedangkan pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar